Politisi Asal PKS HNW Singgung Pemerintah Pusat Terkait Banjir, Ada Apa??

Selasa, 23 Februari 2021, 2/23/2021 WIB
Oleh Redaksi

SNIPERS.NEWS | Jakarta - Hal yang kurang etis ditunjukkan oleh Hidayat Nurwahid, yakni politisi asal PKS yang tiba-tiba menyentil Presiden Jokowi dalam menanggapi banjir Jakarta, bukannya malah kepada Gubernur Anis Baswedan, yang notabenenya adalah kewenangannya.


Menurut politisi senior PKS yang kerap di sebut HNW ini, Presiden Jokowi dahulu pernah berucap soal banjir Jakarta yang akan lebih mudah diatasi saat dirinya menjadi Presiden.


"Filosofi menahan banjir? mungkin justru warga Jakarta ingat kepada Pak Jokowi, yang saat menjadi Gubernur pernah menyatakan, bahwa banjir di Jakarta lebih mudah diatasi jika Jokowi jadi Presiden," ungkap Hidayat Nurwahid.


Alokasi APBD untuk penanggulangan banjir di DKI Jakarta tahun ini hanya berkisar 1,1 persen dari total APBD DKI Jakarta tahun 2020, yang hanya senilai Rp 87,9 triliun.


Sedangkan anggaran normalisasi kali Ciliwung dikurangi dari semula Rp. 850 miliar menjadi Rp. 350 miliar, sesuai kutipan dari Kompas, (11/11/2019).


Persoalan defisit pada sisi realisasi pendapatan di APBD DKI Jakarta 2019 memaksa pengurangan anggaran untuk program antisipasi banjir.


Menurut netizen, ada apa Hidayat Nurwahid dan Anies Baswedan?, sehingga Hidayat Nurwahid menutupi kesalahan Gubernur Anies Baswedan yang telah terjadi banjir besar serentak di DKI Jakarta kemarin lalu. Hal ini sesuai ulasan netizen pada Selasa (23/2/2021).


Naturalisasi tidak dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didalam pencegahan banjir tidak dilakukan dengan optimal.


Naturalisasi yang diprogramkan oleh Ahok yakni Gubernur yang lalu sempat membangun instalasi gorong-gorong atau sodetan air dari hulu sampai ke hilir menuju ke laut, yang akhirnya program tersebut kandas oleh Gubernur Anies Baswedan.


Sedangkan program yang dilakukan Anies Baswedan hanyalah pembangunan sumur resapan, yang diawali pada tahun 2020 hingga 3 tahun ke depan, namun hasilnya dalam penanggulangan banjir belum bisa di uji. 


  
Terkait hal itu, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Ida Mahmudah mengatakan, bahwa pembangunan resapan air sumur sia-sia saja, dan sama juga bohong. Karena, banjir serentak terjadi di setiap pelosok Ibukota.



Diketahui, Pasukan Biru Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakarta Selatan melakukan pembuatan drainase vertikal atau sumur resapan di Wilayah Jakarta Selatan pada bulan Oktober 2019, hingga menuai kritikan dari Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Ida Mahmudah.


Ida menilai, sumur resapan tidak efektif mengatasi masalah banjir Jakarta.


"Tadi menurut penjelasan, kan kemarin yang ada baru Sudin Jakarta Selatan yang mengatakan kepada kami itu efektif, tetapi kenyataannya banjir juga terjadi," kata Ida dalam keterangan suara, Senin (22/2/2021).


Ida mengatakan, apabila memang efektif, seharusnya bencana banjir Jakarta pada Sabtu (20/2/2021) lalu tidak terjadi.


"Seharusnya kan gini, efektif itu apabila tidak terjadi banjir. Kalau efektif, tetapi masih banjir kan sama saja bohong," ucap Ida dengan nada kesal.


Ida menyayangkan Pemprov DKI Jakarta lebih serius mengerjakan kebijakan sumur resapan ketimbang program pengendalian banjir lainnya.


Menurut Ida, anggaran pembangunan sumur resapan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 pun cukup tinggi, yakni Rp. 441 miliar.


"Sayang, padahal anggarannya sampai Rp. 441 miliar," ungkap Ida.


Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengejar target pembangunan sumur resapan hingga mencapai 1.000.000 sumur pada 2022.


Sementara, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf mengatakan, target satu juta sumur resapan tersebut dikerjakan dalam periode tiga tahun, yang sudah dimulai sejak 2020.


"Kalau SDA sendiri kemarin (tahun 2020) sudah sampai 2.974 (sumur resapan). Kalau untuk kemarin semua dinas mengharuskan membuat, Bina Marga buat sumur resapan dan Dinas Pendidikan, di masing-masing tempat," ulas Juaini.


"Rincian pembuatan 1.000.000 sumur resapan terdiri dari lima wilayah prioritas, yaitu Jakarta Pusat dengan 82.020 sumur tersebar di 1.367 RT, Jakarta Selatan 364.620 sumur di 6.077 RT, Jakarta Barat 311.940 sumur di 5.199 RT dan Jakarta Timur 428.160 sumur di 7.136 RT," jelas Juaini.*


(Saidi)

TerPopuler