Ratusan Pemuda Muratara Segel Kantor Bupati

Kamis, 04 Februari 2021, 2/04/2021 WIB
Oleh Redaksi

SNIPERS.NEWS | Muratara - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) melakukan aksi unjuk rasa dan menyegel Kantor Bupati Muratara, Rabu (03/02/2021).

Ratusan massa tersebut tiba di Kantor Bupati Muratara sekitar pukul 09.00 Wib, dengan menggunakan kendaraan roda empat dan langsung melakukan orasi dengan menggunakan alat penguat suara. 

Tampak di lokasi, massa juga membawa sepanduk yang berukuran 4 × 1 meter, yang bertuliskan "Segera Periksa dan Tangkap Oknum Perampas Uang Rakyat". Aksi tersebut bertujuan untuk menemui BPK Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). 

Dalam orasinya, Prengki, yakni salah seorang yang turut dalam aksi massa tersebut menyampaikan, bahwa kedatangan pihaknya yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Muratara ingin menemui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumsel.

"Kedatangan kami ini untuk bertemu BPK Provinsi, karena kami mendapat informasi hari ini pemeriksaan keuangan Kabupaten Muratara oleh BPK Provinsi," ungkap Prengki.

Lanjutnya, sebagai masyarakat dan pemuda, pihaknya ingin menyampaikan dukungan terhadap BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan daerah.

"Untuk itu, aksi ini dapat menjadi rujukan BPK dan merekomendasikan berbagai persoalan yang menjadi dugaan melanggar ketetapan peraturan, dan menjadi temuan atas indikasi kerugian negara," tegasnya. 

Ia juga mengatakan, bahwa Aliansi Pemuda ingin bertemu BPK untuk menyampaikan 10 tuntutan atas indikasi dugaan korupsi, diantaranya seperti alokasi dana DAK Fisik - Non Fisik, yang terdiri dari DAK Reguler, penugasan dan Affirnasi sebesar Rp. 62 Miliar. 

Selain itu, anggaran di Surat Pengakuan Hutang (SPH) sebesar Rp. 180 Miliar lebih, Dana Insentif Daerah Rp. 1,9 Miliar, Dana JKM Rp. 3 Miliar lebih, Dana Covid-19 Rp. 31 Miliar lebih realisasi Rp. 24 Miliar, Dana Hibah BPBD Pusat ke Daerah Rp. 7 Miliar terlaksana Rp. 6,2 Miliar, Anggaran Pembangunan Rumah Jabatan Bupati Rp.1,9 Miliar, Anggaran Alat Berat Rp. 9 Miliar lebih dan pembangunan 2020 diduga asal jadi.

"Disini BPK barus mengetahui adanya dugaan dan kerugian negara. Sebab, anggaran puluhan miliar yang digunakan, bahkan ada sisa anggaran, tapi dikatakan KAS daerah kosong," ungkapnya. 

Pantauan di lapangan, aksi yang berlangsung di depan Kantor Pemkab Muratara tersebut terus memanas, lantaran keinginan massa bertemu dengan BPK sedikit alot, hingga mendapatkan kesepakatan 5 orang perwakilan dan seluruh awak media diperbolehkan ikut dalam pertemuan tersebut.

Namun saat audensi di ruangan Bupati Muratara, seluruh awak media tidak ada yang diperbolehkan masuk, sehingga situasi kembali memanas. Dan pihak perwakilan massa pun tidak lama kemudian ikut keluar ruangan, tanpa adanya kesepakatan.

Sampai berita ini ditayangkan, ratusan massa masih melakukan unjuk rassa, bahkan massa juga melakukan penutupan (segel) Kantor Bupati Muratara sampai waktu yang tidak dapat ditentukan, dan berencana akan memblokade Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum).*

(Adi. R) 

TerPopuler