Youtube 
SNIPERS.NEWS | Jakarta - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengkritik program DP nol persen yang saat ini jadi polemik usai Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, selaku pemegang proyek Yoory Pinontoan menjadi tersangka KPK kasus dugaan pengadaan lahan.
Gembong menilai, program yang dicetuskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 2018 itu telah bermasalah sejak awal. Meski begitu, Gembong mengaku saat ini menyerahkan semua proses hukum kasus tersebut kepada KPK.
"Dari awal memang DP nol bermasalah. Tapi kan, sekarang dia (Yorry-red) dalam proses hukum. Ya kami serahkan dalam proses hukumnya," ungkap Gembong saat dihubungi, Senin (8/3).
DP nol persen adalah program strategis di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memfasilitasi warga Ibu Kota berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal layak huni, nyaman dan terjangkau.
Pemerintah, lewat program ini akan memberikan subsidi berupa uang muka, sehingga warga bisa mendapat hunian dengan langsung mencicil uang bulanan.
Namun, menurut Gembong, program tersebut sulit direalisasikan di lapangan. Sebab katanya, program DP 0 persen bukan kebijakan tunggal, namun melibatkan pihak lain salah satunya bank.
"Sekarang persoalan itu nyerempet ke persoalan hukum atas pembelian lahannya, ya kami patuh dan taat proses hukum saja," ujar gembong.
Sementara itu, Humas Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yulianita Rianti menyebutkan, hingga saat ini pihaknya belum memiliki keputusan terkait kelanjutan proyek tersebut.
Meski begitu, ia memastikan bahwa pihaknya akan tetap melanjutkan semua program atau proyek Pemprov DKI Jakarta yang diberikan ke PT. Pembangunan Jaya, termasuk program DP nol persen di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur, yang saat ini masih dalam proses pembangunan.
Proyek pembangunan di kawasan Cilangkap merupakan satu dari tiga proyek DP nol persen, selain di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit Jakarta Timur yang saat ini telah dihuni sekitar 400 warga, dan di Pondok Rangon yang kini tersandung kasus korupsi pengadaan lahan.
"Kami belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait program mana yang dihentikan atau program mana yang tetap dijalankan. Namun, kami akan tetap menjalankan kegiatan yang diberikan oleh Pemprov yang dipercayakan ke Sarana Wijaya," kata dia.
Anies Baswedan belakangan telah mencopot Yoory dari jabatannya selaku Dirut PD Sarana Jaya usai ditetapkan sebagai tersangka pembelian lahan di Pondok Rangon dan Munjul, Jakarta Timur.
Yoory akan digantikan Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Indra Sukmono Arharrys, sebagai Pelaksana tugas Dirut.
"Anies Baswedan saat itu langsung mengambil keputusan untuk menonaktifkan yang bersangkutan. Atas kasus tersebut, Yoory akan mengikuti proses hukum dengan menganut asas praduga tak bersalah," kata Plt. Kepala Badan Pembina BUMD DKI Riyadi, dalam keterangannya, Senin (8/3/2021).*
(Muhaidir Romadhon)