Youtube 
Kegiatan serupa juga telah dilaksanakan sebelumya pada paginya dihari yang sama.
Kegiatan sosialisasi itu juga dihadiri Inspektur Wilayah II BKKBN Pusat, Endang Agus Sapri, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Agus P. Proklamasi, Sekretaris Dinas PPKBP3A Kabupaten Buleleng, Luh Made Jiwaningsih serta aparat desa setempat.
Komisi IX DPR-RI, I Ketut Kariyasa Adnyana terus mendukung kegiatan Pendataan Keluarga yang dilaksanakan secara serentak mulai dari 1 April-31 Mei 2021. Data yang dikumpulkan ini nantinya akan sangat bermanfaat bagi pembangunan baik secara nasional maupun bagi Provinsi Bali, sehingga sudah seharusnya masyarakat dapat menerima para petugas atau pendata, mengingat pendataan ini sangat diperlukan untuk kepentingan bangsa agar tercipta keluarga yang sejahtera ke depannya.
Menurut Kariyasa, Pendataan Keluarga (PK) ini sangat penting dilaksanakan dalam rangka untuk penyedian data keluarga Indonesia secara mikro. Dengan demikian maka ia mengimbau masyarakat di Buleleng untuk mensukseskan PK 21 dengan menyambut kader pendata dan memberikan data yang benar, akurat, dan jelas supaya menghasilkan data yang valid by name by address.
“Data penduduk yang akurat, sangat mempengaruhi perencanaan dan pengalokasian anggaran negara yang tepat sasaran dan tepat guna,” ujar Kariyasa.
Inspektur Wilayah II BKKBN Pusat, Endang Agus Sapri menyampaikan pada Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK 21) ini, BKKBN akan memasukkan indikator baru yang digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Keluarga (IPM) yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan data dan informasi keluarga untuk kepentingan penyusunan program dukungan/intervensi oleh pemerintah. Selain itu juga mengakodomir kebutuhan sector lain, khususnya dalam upaya mendukung pengembangan SDM Indonesia serta pengentasan keluarga dari kemiskinan/ketertinggalan. Indikator yang didata antara lain: Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta satu indikator tambahan, yaitu stunting.
“Pemberantasan stunting menjadi salah satu sasaran prioritas dalam Pendataan Keluarga tahun ini. PK 2021 ini akan dilaksanakan selama 2 bulan penuh sejak 1 April hingga 31 Mei 2021 dan berlangsung secara serentak di seluruh wilayah di Indonesia. Harapannya PK ini dapat menghasilkan potret kependudukan Indonesia,” ujarnya.
Agus Sapri juga menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut menerima para kader pendata, karena pada masa pandemi covid-19 saat ini, pelaksanaan PK 21 tetap menerapkan protokol kesehatan.
Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Agus P. Proklamasi menjelaskan Pendataan Keluarga 2021 merupakan kegiatan strategis program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan KB untuk kepentingan perencanaan, evaluasi dan pengukuran kinerja sampai wilayah administrasi terkecil yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.
“Pendataan Keluarga dilaksanakan terakhir kali pada 2015, dan seharusnya pada 2020 sudah dilaksanakan kembali, namun karena kondisi Covid-19, sehingga diundur pada tahun 2021 ini” ujarnya.
Karena itu, kami berharap semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini dituntut untuk bekerja keras serta memiliki semangat dan komitmen yang tinggi untuk menyukseskan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi.
“SDM yang ada di berbagai tingkatan wilayah, kabupaten, kecamatan, desa sampai ke tingkat banjar supaya bekerja maksimal dalam rangka mensukseskan PK 21” tambahnya.
Perbekel Desa Musi, Nyoman Arya Swabawa yang ikut mendapampingi pada kegiatan tersebut menjelaskan bahwa di wilayahnya telah melaksanakan tahap persiapan dalam rangka Pendataan keluarga, melalui pelatihan para kader pendata se-kecamatan Gerokgak.
“Saat ini tenaga pendata kami telah mengikuti pelatihan pendataan keluarga 2021 yang dilaksanakan 2 hari. Kami berharap kegaitan ini bisa terlaksana dengan lancar, karena hasilnya sangat kami butuhkan dalam rangka perencanaan dan pembangunan di wilayah kami” pungkasnya.
Kegiatan ini nantinya akan dilanjutkan dengan pemberian 435 paket merchandise kepada warga melalui kunjungan rumah-ke rumah oleh petugas sosialisasi.
(Agung DP)