Youtube 
SNIPERS.NEWS | Situbondo - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) di DPRD Situbondo meminta agar Bupati Situbondo menjelaskan secara jelas dan bijak, terkait usulan pinjaman dana Pemilihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dimasukan dalam pembahasan RPJMD 2022.
Merespon hal itu, Anggota DPR RI dari dapil Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi Nasim Khan mengatakan, sebenarnya pihaknya Fraksi PKB DPRD dan rakyat mendukung PEN di Situbondo, asalkan pembahasan dan peruntukan manfaatnya jelas dan mendetail.
"Selama ini enggak ada pembahasan, hanya surat pemberitahuan dari Bupati," kata Nasim di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (05/08/2021).
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi VI DPR RI ini juga menilai DPRD Situbondo dan masyarakat tentu akan bertanya-tanya, bagaimana detail dari pengajuan pinjaman dana PEN itu.
"Harus dijelaskan dengan melihat kebutuhan dan situasi kondisi apa benar diperlukan, lalu aturannya sistemnya bagaimana. Juga penggunaannya bagaimana, pertanggungjawabannya bagaimana, dan pembayarannya sampai kapan?," jelas wakil rakyat asal Dapil Jatim III (Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi) ini
"Sebab kebijakan ini (Jangan) sampai membebani pemkab yang akan datang maupun rakyat," tegas Nasim Khan.
Sementara itu, Fraksi PKB DPRD Situbondo terus mempertanyakan kemauan Bupati Situbondo yang memasukkan pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022.
Anggota DPRD Kabupaten Sitbondo dari Fraksi PKB, H Tolak Atin menegaskan, pihaknya siap berjuang bersama masyarakat Situbondo yang secara tegas menolak rencana pinjaman dana PEN oleh Pemkab Situbondo itu.
"Penolakan teman-teman masyarakat Situbondo (soal usul pinjaman dana PEN) akan kami perjuangkan. Kami tidak akan mundur dan menyerah. Ini tanggungjawab moral kami kepada rakyat," ujar Tolak Atin saat menerima curhatan dan aspirasi kelompok masyarakat Situbondo, di depan Gedung DPRD, Kamis (5/8/2021).
H. Tolak Atin mengaku sudah sering meminta Bupati Situbondo datang ke DPRD dan membahas masalah pengajuan pinjaman dana PEN ini bersama-sama. Pertemuan itu sangat penting agar apa yang disampaikan masyarakat bisa diperdebatkan. Tapi sampai sekarang tak pernah datang.
"Padahal kedatangan pak bupati kami tunggu-tunggu. Agar apa yang menjadi aspirasi teman-teman warga Situbondi kami sampaikan. Seperti apa reasoning-resasoning teman-teman akan terus kita suarakan," jelasnya.
Tolak Atin mengaku sudah menyampaikan kepada Tim Penyusun RPJMD dari Pemkab Situbondo yang memasukan usulan pinjaman dana PEN dalam RPJMD.
Ia juga membeberkan isi dari usulan pinjaman dana PEN itu, bahwa anggaran yang muncul di RPJMD tahun 2022 adalah sebesar Rp100 miliar. Namun ketika dilihat tabel pengembaliannya, yang muncul hanya Rp12 miliar pertahun.
"Jadi kalau lima tahun munculnya hanya Rp56 miliar. Ini baru pokoknya saja untuk periodeisasi RPJMD, bukan periode jabatan bupati. Kalau kita hitung sampai 2026 masih Rp63 miliar lagi. Ini pokoknya saja, belum bunga dan lain-lain," bebernya.
Karena itu, tegas Tolak Atin, persoalan usulan pinjaman dana PEN ini akan menjadi bias dan liar, sehingga tak bisa dipertanggungjawabkan kedepannya.
Karena itulah kami minta pemeritah daerah untuk hadir ke DPRD membahas masalah manfaat dan paket kebijakan semuanya," tandasnya.
Bagaimana jika fraksi lain di DPRD Situbondo menyetujui usulan Bupati itu? Tolak Atin menegaskan kebijakan di DPRD memang kolektif kolegial dan suara mayoritas. Sementera PKB hanya 13 kursi DPRD sehingga jika kalah suara maka usulan itu akan lolos.
"Kalau ini yang terjadi kami tidak bisa berbuat apa-apa. tapi yang kelas PKB akan tetap ada dalam barisan perjuangan ini. Sebab hal ini adalah tanggung jawab moral kami di PKB," tukasnya.
Sementara itu, sejumlah kelompok massa dari elemen warga Situbondo mendatangi gedung DPRD dan meminta agar PKB terus menyuarakan aspirasi mereka tentang penolakan terhadap usulan pinjaman dana PEN oleh Pemkab Situbondo.
Mereka meminta agar PKB tetap konsisten karena hanya kepada PKB mereka bisa berharap.*
(Suwaris)