Sudari menghimbau masyarakat agar segera melakukan pengecekan ulang status kepesertaan BPJS PBI.

Sabtu, 13 November 2021, 11/13/2021 WIB
Oleh DAKAR
Sudari, ST Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Medan


SNIPERS.NEWS | Medan - Sudari, ST selaku Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Medan menghibau masayarakat untuk segera melakukan kroscek ulang status kepesertaan BPJS nya, terkait telah dinonaktifkannya 30.000 data kepesertaan BPJS PBI Kota Medan.

Himbauan tersebut di utarakan Sudari pada saat kegiatan Sosialisasi Praturan Daerah No. 4 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Kota Medan yang digelar di dua lokasi berbeda, sabtu (13-11-2021).


Kegiatan ini di laksanakan di Jalan Rumah potong hewan No.1 Kel. Mabar hilir Kec. Medan Deli dan lokasi selanjutnya beralamatkan Jalan Sekolah Lingkungan V Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan tersebut disambut antusias warga yang hadir pada kegiatan tersebut.


Sudari, ST selaku Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Medan menghibau masayarakat untuk segera melakukan kroscek ulang status kepesertaan BPJS nya, terkait telah dinonaktifkannya 30.000 data kepesertaan BPJS PBI Kota Medan.


“ Saya ingatkan buat masyarakat peserta BPJS PBI untuk segera melakukan pengecekan ulang status keaktifan BPJS nya, jangan disaat diperlukan nanti baru disadari bahwa BPJS nya tidak aktif, kalau sudah begini nanti jadi masalah buat anda yang sedang membutuhkan pengobatan di RS ” ungkap Sudari.


Perlu diketahui, Keputusan Menteri Sosial No.109/HUK/2019 tentang Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 Tahap Kedelapan. Surat ini diterima oleh BPJS Kesehatan, Jumat (27/9) dan berlaku pada 1 Oktober 2019.


Penonaktifan tersebut dilakukan karena beberapa sebab di antaranya peserta tidak lagi masuk dalam DTKS, sudah meninggal, sudah mampu bekerja, atau memiliki kartu identitas ganda. Dari perubahan tersebut terdapat selisih 17.281 jiwa. Namun, perubahan ini tidak akan mengubah kuota PBI APBN pada 2019 yang jumlahnya mencapai 96,8 juta jiwa.


Bagi peserta yang tidak didaftarkan kembali, maka penjaminan layanan kesehatan tidak dapat dijamin oleh BPJS.Seperti diketahui, peserta PBI terdiri dari fakir miskin atau orang tidak mampu yang namanya telah masuk dalam daftar DTKS yang disusun oleh Kementerian Sosial.


Perumusan DTKS dilakukan berdasarkan verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Regulasi ini memang harus dibersihkan dari data PBI APBN supaya yang benar-benar orang miskin bisa masuk dalam program ini.


Antusias peserta yang hadir terlihat pada sesi tanya jawab pada kegiatan ini, beberapa masukan dan keluh-kesah menjadikan kegiatan ini sangat bermanfaat. Permasalahan BPJS, dan permasalahan lainnya dijawab langsung oleh sosok wakil Rakyat Dapil II ini.

Di penghujung acara, Sudari juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif untuk mensukseskan program Kota medan, salah satu nya menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan, untuk mengurangi dampak banjir yang terjadi belakangan ini.


(DKR)

TerPopuler

> Whatsapp-Button