Polres Poso Kembali Gelar FGD Terkait Terorisme

Friday, December 24, 2021, 12:34 WIB
Oleh Redaksi

SNIPERS.NEWS | Poso - Meneguhkan soliditas untuk memberantas terorisme, Polres Poso menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Aula Andi Sappa Polres Poso, Sulawesi Tengah, Kamis  (23/12/2021)

FGD di Polres Poso turut dihadiri tim kontra radikal Program Prioritas Kapolri dari Divhumas Polri dipimpin Kombes Pol. Slamet Widodo, S.I.K., yang juga Kabag Prodduk Biro PID Divhumas Polri.

"Sikap atau faham radikalisme dan terorisme hendaknya tidak dikaitkan pada suatu agama tertentu," jelas Kombes Pol. Slamet Widodo membacakan sambutan Kadivhumas Polri.

"Pemberantasan radikalisme, terorisme dan komunisme adalah masalah yang kompleks. Hal ini bukan tugas aparat keamanan saja, tetapi tugas kita semua," jelasnya kembali.

Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat bukan saja mempersulit pemberantasan, tetapi juga akan memberikan ruang hidup bagi para teroris, "permasalahan itu yang perlu kita kupas melalui FGD hari ini," harap mantan Kapolsek Tentena Polres Poso ini.


Sementara itu, narasumber yang dihadirkan tim Divhumas Polri Mohammad Nur Ahsan, S.Th.i., M.Si., yang mengatakan bahwa orang Poso adalah masyarakat yang sangat memahami arti penting hidup rukun dan damai. 

"Ini tampak dalam semboyan Sintuwu Maroso (kuat dalam persatuan). Meski pernah terjadi konflik dengan beberapa kasus terorisme, Poso kini bangkit dan berkembang cukup pesat," ungkap dosen UIN Datokarama Palu ini.

Kondisi tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan dengan menghilangkan kecurigan antar sesama, termasuk kepada pemerintah.

Tidak jarang, kecurigaan terhadap sesama dijadikan pintu masuk oleh oknum tertentu dalam menyebarkan radikalisme dan terorisme," demikian diucapkan Mohammad Nur Ahsan, yang saat ini sementara meraih gelar Doktor di UGM Yogyakart.

Prasangka buruk adalah hal yang dilarang oleh ajaran agama. Dari perspektif Islam, suuzhan hanya melahirkan dampak negatif bagi pribadi maupun masyarakat, 

"Oleh karena itu, kita berharap adanya kolaborasi atau sinergitas antara pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lapisan masyarakat untuk bersama mencegah faham radikalisme, terorisme dan intoleransi di bumi sintuwu maroso ini," tutur Mohammad Nur.*

(Yudi/Hms)

TerPopuler