Kuasa Hukum PT. Amazita Apresiasi Kinerja Subdit IV Tipidter Polda Malut

Selasa, 19 April 2022, 4/19/2022 WIB
Oleh Redaksi

SNIPERS.NEWS | Halsel - Abdullah Adam, S.H., selaku Tim Kuasa Hukum PT. Amazing Tabara (Amazita), melalui media ini mengatakan, bahwa penanganan kasus illegal mining atau pertambangan biji emas secara illegal yang terjadi di Desa Anggai Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), yang di duga dilakukan oleh beberapa penambang dan pengusaha telah mendapat penanganan dari Tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Maluku Utara (Malut).


Diketahui, penambang dan pengusaha yakni HH dan kawan-kawan, yang mana diduga telah melakukan penambangan tanpa izin di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan Oprasi Produksi (IUP OP) milik PT. Amazing Tabara.


Dikatakan Abdullah, hal itu merupakan suatu perbuatan pidana di bidang Pertambangan, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba).


Pada Pasal 158 menyebutkan, "Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".


Terkait kasus ini juga telah dilaporkan ke Subdit 4/Tipidter Ditreskrimsus Polda Malut, dan mendapat apresiasi yang sangat baik dari tim kuasa hukum atas kinerja yang telah dilakukan (Subdit 4/Tipidter Ditreskrimsus Polda Malut).


"Kami selaku tim kuasa hukum PT. Amazing Tabara sangat mengapresiasi atas kinerja Subdit Subdit 4 Tipidter Ditreskrimsus Polda Malut, atas laporan kami terkait dengan penambangan biji emas secara illegal yang dilakukan oleh HH dan kawan-kawan, yang mana mereka telah melakukan penambangan tanpa izin pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan Oprasi Produksi (IUP OP) milik PT. Amazing Tabara, karena hal ini merupakan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba," ungkap Abdullah.


Olehnya itu, lanjut Pengacara Muda Maluku Utara ini, bahwa Polda Maluku Utara melalui Subdit 4/Tipidter Ditreskrimsus mengingat karena tahap ini sudah masuk proses penyidikan, maka pihak penyidik sudah harus menggunakan kewenangannya untuk memanggil Terlapor secara paksa, karena sudah dua kali dilayangkan panggilan polisi namun pihak Terlapor tidak kooperatif.


Tak hanya itu, jelas Abdullah, sudah selayaknya melakukan penyitaan barang bukti melalui penetapan Pengadilan Negeri di lokasi kejadian dan kemudian menetapkan para terlapor ke status sebagai tersangka berdasarkan bukti-bukti laporan yang telah diberikan.


"Harapan kami selaku kuasa hukum PT. Amazing Tabara, agar Polda Maluku Utara melalui Subdit III Ditreskrimsus untuk secepatnya melakukan pemanggilan paksa terhadap para Terlapor, karena proses ini sudah masuk pada tahapan penyidikan atau sidik," jelasnya.


"Oleh aturan menyatakan, apabila dalam tahapan suatu proses penyelidikan ke tahap penyidikan berarti penyidik sudah punya kewenangan untuk bisa memanggil secara paksa pihak Terlapor apabila tidak kooperatif. Kami Tim Hukum PT. Amazing Tabara juga berharap agar secepatnya melakukan penyitaan barang bukti melalui penetapan pengadilan, dan selanjutnya menetapkan status kepada para terlapor HH dan kawan-kawan sebagai tersangka berdasarkan bukti-bukti yang ada," jelasnya kembali.


Pengacara yang murah senyum yang biasa disapa Alud ini juga berharap, agar HH dan kawan-kawan bersikap kooperatif terhadap panggilan polisi yang beberapa kali dilayangkan melalui surat panggilan polisi secara resmi, namun mereka mangkir/tidak hadir untuk memenuhi panggilan tersebut.


"HH dan kawan-kawan seharusnya kooperatif atas surat panggilan yang dilayangkan kepada mereka, dan hal ini atas kewenangan penyidik bisa melakukan penjemputan atau upaya paksa jika tidak hadir atau mangkir atas panggilan polisi," tutup Alud.


Perlu diketahui, HH dan kawan-kawan telah di panggil dua kali secara resmi atas laporan kasus ini melalui surat panggilan polisi, namun mereka mangkir atas panggilan tersebut. Hal ini merupakan suatu perbuatan pidana jika mengacu pada KUHP Pasal 224 ayat (1), menolak ataupun mangkir dari panggilan polisi sebagai saksi dapat digolongkan sebagai tindak pidana.


Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut
undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam :


1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.


Begitupula bunyi perhatian dalam setiap surat panggilan polisi disebutkan bahwa, "Barang siapa yang dengan sengaja melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-undang dapat dituntut menurut ketentuan Pasal 216 KUHP".*


(AS)

TerPopuler

> Whatsapp-Button