Kabid Humas Polda Kepri Hadiri Kegiatan FGD Sebagai Informan Ahli

Selasa, 17 Mei 2022, 23:13 WIB
Oleh Redaksi

SNIPERS.NEWS | Batam - Kabid Humas Polda Kepri hadiri kegiatan Forum Group Discussion (FGD) sebagai Informan Ahli, yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Publik (KIP) di Hotel Nagoya Hill Kota Batam pada hari Selasa (17/5/2022).

Kegiatan ini mengangkat tema “Realisasi Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kepulauan Riau”.

Kegiatan FGD ini juga dihadiri oleh Komisioner KI Pusat Wafa Patria Umma (Informan Ahli), Tim Ahli IKIP – Balitbang Kompas Bastian Nainggolan (Informan Ahli), Ketua KI Provinsi Kepri Endra Mayendra (Informan Ahli), Kadis Kominfo Batam Azril Apriyansyah (Informan Ahli) dan peserta undangan yang terdiri dari beberapa instansi terkait, pelaku usaha dan anggota KI Provinsi Kepri.

Dalam masa perkembangan teknologi informasi yang melesat cepat saat ini, kebutuhan masyarakat akan informasi yang transparan, cepat dan benar-benar terpercaya sangat dibutuhkan.

Pengelolaan media sebagai sarana informasi, berkembang seiring media sosial dalam genggaman tangan yang dapat mengoreksi secara langsung melalui komentar-komentar yang biasa disebut dengan nama netizen, belum tentu kebenarannya mereka akan memberikan dukungan atau sebaliknya. 

Kemudian ditambah bumbu-bumbu Pers sebagai insan yang penasaran dengan mudahnya mencari celah yang menjatuhkan tanpa meminta konfirmasi. Padahal adanya keterbukaan informasi sekarang ini tentunya Pers dapat menjadi barometer masyarakat.  


"Dan tentunya, dengan Undang-undang No 14 tahun 2008 ini, KIP akan terus menaikkan indeks pencapaian keterbukaan informasi nasional," ujar Komisioner KIP Wafa Patria Umma.

Tujuan dilangsungkan FGD ini antara lain untuk melihat indeks keterbukaan informasi publik sebagai program prioritas nasional, untuk mengukur sejauh mana implementasi Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di 34 Provinsi se-Indonesia. 

IKIP disusun untuk mendapatkan gambaran indeks tingkat provinsi dan nasional di Indonesia, serta menganalisis 3 (tiga) aspek penting yang mencakup obligation to tell, right to know, acces to information. 

"Oleh karena itu, diskusi ini menjabarkan bagaimana keterbukaan informasi yang sudah berjalan hingga sekarang, dan indeks naik dan turunnya dijabarkan oleh narasumber dari para pejabat pengelola. Untuk itu, diskusi ini juga menghadirkan narasumber/informan ahli dari beberapa instansi sebagai masukan yang berarti untuk KIP," ucap Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S, S.I.K., M.Si.

Ada baiknya memberikan literasi kepada masyarakat yang termasuk didalamnya adalah pers (media), bahwa untuk mendapatkan sebuah informasi di badan-badan instansi pemerintah ini sangat mudah, yang artinya ini jangan hanya sebagai slogan.

"Kami di Polri khususnya di Polda Kepri, berupaya untuk menyampaikan, membuka informasi yang seluas luasnya. Kecuali, apabila informasi tersebut memang dikecualikan. Dan pada bulan Maret yang lalu, Polda Kepri sudah menguji konsekuensi dan memang ada 193 informasi yang dikecualikan," tutup Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt.*

(Rianto/Hms)

TerPopuler

> Whatsapp-Button