Youtube 
Para fungsionaris PB-PASU yang ditunjuk menjalankan kuasa tersebut langsung melakukan tinjauan objek perkara yang disengketakan oleh pihak ahli waris Almarhum Sujono tersebut berupa rumah yang ditinggali oleh Joni Ardi pada Sabtu (11/6).
Tuseno, SH Ketua Tim (Katim) Hukum perkara tersbut yang juga merupakan Wasekjen Kominfo di dampingi Ketua Umum (Ketum) dan sejumlah petinggi PB-PASU menjelaskan, bahwa kronologis masalah kliennya tersebut berawal pada 25 Maret 2014 membeli sebuah rumah dari ayah para ahli waris yang bernama Sujono semasa hidupnya dan turut diketahui isterinya, namun surat rumah tersebut belum dipecah sehingga kliennyahanya diberikan bukti sebagai pembeli hanya dengan kwitansi dan fotokopi surat rumah yang masih belum dipecah tersebut.
Kemudian kliennya pada Juni 2022 mendapat somasi dari ahli waris/anak-anak almarhum Sujono untuk keluar dari rumah yang dibelinya, karena mengira kliennya menyewa rumah tersebut dari ayahnya. Padahal jelas sejak 24 Maret 2014 telah membeli rumah tersebut.
"Kita dari PB-PASU dipercaya untuk menangani kasus ini. Ada 19 orang yang ikut menjalankan amanah atau kuasa ini. Sudah menjadi spirit bagi PASU, bahwa kami bekerja melakukan advokasi secara amanah dan profesioanal," unkap Tuseno.
Dikatakan Tuseno, bahwa sesuai amanat yang selalu digaungkan oleh Ketum PB-PASU Eka Putra Zakran, SH MH, bahwa PASU mempunyai cita-cita luhur untuk memperkuat eksistensi para advokat, melakukan pembelaan hukum dan pengabdian kepada masyarakat.
"Gerakan PASU adalah gerakan filantropi dan sosial. Kita berjuang bukan dibayar. Namun kita akan tetap perjuangkan keadilan hukum bagi klien secara sungguh-sunguh," papar Tuseno.
Sebagaimana yang terjadi pada Joni Ardi ini selaku masyarakat kecil diduga dibodoh-bodohi oleh ahli waris dengan menyuruh untuk keluar dari rumah yang telah dibelinya.
Nah, disini tegaskan, jika pihak ahli waris tidak mau menyelesaikan masalah ini secara baik-baik, secara musyawarah atau mufakat dengan mencabut somasi yang mereka layangkan kepada kliennya, maka akan membuat perlawanan.
"Pada prinsipnya, kita akan mengupayakan yang terbaik, namun bila terpaksa dengan berat hati, tentu kita dari PB-PASU akan mengambil semua langkah hukum, baik secara perdata maupun pidana," tutup Tuseno.*
( Team MU )