Youtube 
SNIPERS.NEWS | LANGKAT - Dugaan pungutan liar (Pungli) terhadap tunjangan kinerja (Tukin) para tenaga kesehatan (Nakes) di jajaran Puskesmas Namo Trasi, Kecamatan Sei Bingai Langkat, mencuat dan ramai menjadi perbincangan.
Informasi yang dihimpun, Rabu (28/9), pungli tukin para nakes disebutkan sudah terjadi cukup lama. Namun, para nakes enggan bersuara karena takut mendapatkan tekanan terhadap posisi mereka.
Mencuatnya dugaan pungli ini, disebabkan semakin banyaknya dugaan pungli yang terjadi. Tidak hanya tukin, para nakes juga dipungut biaya foto kopi pengurusan tukin sebesar Rp15000.
Sedangkan untuk tukin, para nakes yang bekerja di jajaran Puskesmas Namo Trasi, diduga dikenakan sebesar Rp150 ribu hingga Rp250 ribu per bulan. Belum lagi dugaan pungli bantuan operasional kesehatan (BOK) yang dicairkan per empat bulan serta jasa medis untuk pasien BPJS yang cair per tiga bulan.
Di samping maraknya dugaan pungli ini, para nakes yang bekerja di 5 puskesmas pembantu, disebutkan sebagian besar jarang masuk dan pulang tidak tepat waktu. Para nakes yang tidak disiplin itu juga disebutkan wajib memberikan biaya tambahan saat hak mereka dicairkan.
Ketika semua dugaan pungli serta polemik nakes yang tidak disiplin dikonfirmasikan ke Kepala Puskesmas Namo Terasi, dr Nirwana, dia langsung membantah informasi tersebut.
"Tidak ada pungli pak. Kalau kutipan tukin, itu sesuai kesepakatan nakes dengan orang yang mengurus berkas mereka. Kalau berkas mereka diurus sendiri, tidak ada bayar apa-apa," kata Nirwana di ruang kerjanya.
Begitu juga dengan uang foto kopi, Nirwana mengaku tidak mengetahui hal tersebut. "Yang saya tahu mereka foto kopi sendiri. Kalau dipungut Rp15 ribu saya tidak tahu," ucapnya.
Soal nakes di Pustu yang tidak disiplin, Nirwana mengaku sudah sering melakukan sidak. Saya berterimakasih soal informasi ini. Nanti akan saya tindak lanjuti. Karena sebelumnya saya juga sering melakukan sidak," cetusnya.
Disinggung dugaan pungli ini berkaitan dengan indikasi "setoran" ke dinas, Nirwana juga menepis hal tersebut. "Tidak ada itu pak. Mana mungkin dinas membebani kami lagi. Kita bisa layani masyarakat dengan baik sesuai instruksi dinas saja itu sudah bagus," imbuhnya.
"Yang pasti tidak ada pungli. Kalau mereka mengerjakan sendiri laporan kinerja, tidak ada bayar. Kalau pakai jasa sudah pasti bayar sesuai kesepakatan mereka," tambahnya.
( Raiyan )