Youtube 
SNIPERS.NEWS | Jakarta - Dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Kementerian Hukum dan HAM semester II tahun 2022 dan penyusunan target kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA 2023, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2023 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertempat Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran, Rabu (23/11/22).
Rapat Koordinasi yang mengangkat tema “Tunjukkan Kinerja Semakin Pasti dan Berakhlak” diikuti oleh Para Pimpinan Tinggi Pratama Unit Pusat, Para Kepala Kantor Wilayah, dan Para Kepala Divisi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Dalam pembukaan Rapat Koordinasi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly meminta seluruh jajarannya untuk memperhatikan penyusunan target kinerja tahun anggaran 2023 dengan cermat. Terdapat lima poin yang disampaikan Yasonna terkait hal tersebut.
Pertama, jajaran Kemenkumham diminta belajar dari berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI, agar tidak terjadi temuan berulang dan segera ditindaklanjuti secara tuntas.
“Lakukan pengelolaan keuangan secara akuntabel, jangan lagi ada kelebihan pembayaran, pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu, dan berbagai penyimpangan yang berpotensi, serta dapat menyebabkan kerugian negara,” kata Yasonna,
Kedua, Yasonna menegaskan pentingnya intensifikasi koordinasi dan komunikasi. Dia berharap tidak lagi ada distorsi komunikasi antara Pimti Madya dengan jajaran Pimti Pratama di bawahnya, khususnya dalam pengelolaan anggaran yang bersumber pada Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Data, fakta, dan jejak digital akan menjadi mark/tanda baik buruknya kinerja yang telah kita kerjakan,” ungkap Yasonna.
Ketiga lanjut Yasonna, jajaran Kemenkumham harus memahami dan mengimplementasikan dengan baik Indikator Kinerja Utama (IKU) Menteri Hukum dan HAM sebagai parameter keberhasilan yang harus dicapai.
“Pencapaian target kinerja harus terukur, menyentuh, dan melayani rakyat sebaik-baiknya,” tegas Yasonna
Keempat, Yassona mengatakan prioritas nasional juga harus diselesaikan secara tuntas, dan jangan ada pengurangan output yang berdampak pada menurunnya kinerja Kemenkumham, sehingga pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan publik.
Kelima, khusus Direktorat Jenderal pengelola PNBP, diharapkan agar PNBP digunakan secara cermat, tepat sasaran, dan dioptimalkan untuk hal-hal yang mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat.
Terkait pengendalian capaian kinerja TA 2022, Sekretaris Jenderal melaporkan bahwa Kemenkumham harus berupaya mencapai angka secara maksimal sesuai parameter nasional yakni sebesar 95 persen. Adapun saat ini serapan Kemenkumham baru mencapai angka 76,36 persen.
Di tengah-tengah sambutannya, Yasonna menyampaikan rasa duka cita untuk para korban bencana alam gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Yasonna mengajak seluruh jajaran Kemenkumham untuk membantu meringankan beban para korban bencana alam tersebut.
Hingga Rabu (23/11/2022) pukul 15.00 WIB, jajaran Kemenkumham telah mengumpulkan donasi sebesar Rp. 92.558.000 untuk korban gempa bumi di Cianjur, sedangkan dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2023 telah terkumpul dana donasi sejumlah Rp.156.244.000 sehingga total dana yang terkumpulkan sebesar Rp. 248.802.000.
“Saya juga memerintahkan saudara-saudara Kakanwil di daerah untuk juga melakukan hal yang sama,” ujar Yasonna.
Kegiatan Pembukaan Rakor juga dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Perguruan Tinggi dalam membangun dan memberikan saran ilmiah kepada Kemenkumham melalui pengelolaan jurnal ilmiah.
Kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2023 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, mulai dari 23 November s.d. 25 November 2022. Hadir secara langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Anggiat Napitupulu bersama Kepala Divisi Administrasi Mamur Saputra, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Constantinus Kristomo, Kepala Divisi Pemasyarakatan Gun Gun Gunawan dan Kepala Divisi Keimigrasian Doni Alfisyahrin.*
(Arifin/Lilik)