Youtube 
Ket poto : Kantor BPKAD Kota Binjai.
SNIPERS.NEWS | Binjai - Tak sedikit Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Binjai mengeluh belum dicairkannya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sejak April/Desember 2022.
Hal ini seperti dikatakan salah satu ASN kepada awak media, bahwa untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangganya, ia sangat mengharapkan TPP segera dicairkan, namun nyatanya hingga memasuki tahun 2023 belum juga terealisasikan.
"Sudah berapa bulan hingga awal Tahun 2023 ini TPP belum juga dicairkan, kenapa ? tanya salah seorang ASN yang minta namanya tidak untuk di publis
Kata dia, seharusnya Walikota dan Sekda harus peka terhadap persoalan kesejahteraan pegawai, apalagi soal TPP yang sebagian besar mengharapkannya.
" Hingga saat ini belum tau apa kendalanya kenapa TPP belum juga dicairkan, padahal Sekda sudah menandatangani surat perintah membayar, tapi masih juga belum ada kejelasan dari pihak BPKAD Binjai," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Binjai Erwin Toga Tua Parulian Purba saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp langsung memblokir nomor wartawan, hingga saat ini belum diketahui percis apa penyebabnya belum cairnya TPP tersebut.
Menanggapi hal itu, salah seorang wartawan media online kota Binjai Turnif menyayangkan sikap Kepala BPKAD Binjai yang diduga melakukan pemblokiran nomor WhatsApp terhadap wartawan
yang hendak melakukan konfirmasi via pesan singkat WhatsApp, pada Rabu (04/01/23) siang.
“Sangat disayangkan, seharusnya seorang pejabat bisa kooperatif dan menghargai tugas seorang jurnalis, apalagi sudah memperkenalkan diri dan menjaga attitude Nya,” ungkapnya.
Lebih lanjut Turnif mengungkapkan, memang sih itu hak beliau, akan tetapi hendaknya ya ditanggapi saja ketika jurnalis mempertanyakan ke seorang pejabat, meskipun beritanya benar atau tidak, Sebab, ketika dikonfirmasi ke narasumber atau seorang pejabat di wilayah tersebut, hanya bertujuan untuk perimbangan pemberitaan di medianya.
“Kami sangat menyayangkan sikap Pak Erwin Toga Tua Parulian Purba selaku Kepala BPKAD Binjai, karena tak sepantasnya hal demikian dilakukan oleh seorang pejabat publik,” tambahnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, konfirmasi yang dilakukan wartawan bertujuan untuk
perimbangan dari sebuah pemberitaan.
“Ketika berita itu muncul, ya harus berimbang pemberitaannya, Itulah gunanya narasumber dalam berita, dan kalau tidak berimbang kan menyalahi kode etik jurnalis. Seyogyanya bersahabatlah pejabat itu dengan awak media,” tutupnya.
( RN )