Refleksi 2022, Pelayanan dan Pembangunan di Binjai Diskriminatif

SNIPERS.NEWS | Binjai - Anggota DPRD Kota Binjai dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ryan Wijaya, S.E., M.M., menilai, bahwa penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan daerah oleh Pemerintah Kota Binjai sepanjang 2022 masih cenderung diskriminatif.

"Terus terang saya kecewa. Sebab, jika melihat pencapaian di tahun 2022 lalu, bagi saya pelayanan dan pembangunan Kota Binjai cenderung diskriminatif. Sektor-sektor yang seharusnya masuk skala prioritas, justru tidak diperhatikan. Saya dapat buktikan itu," ungkapnya, di kutip dari Analisa, Senin (2/1) pagi.

Dikatakan Ryan, sektor infrastruktur adalah salah satu contohnya. Dia mengakui, pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan drainase tidak berdasarkan skala prioritas dan lebih kepada identitas. Banyak wilayah penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru tidak mendapat porsi pembangunan secara merata. Tidak heran, kualitas infrastruktur di beberapa wilayah masih sangat rendah.

Kondisi nyaris sama, menurut Ryan, terjadi si sektor kesehatan. Pasalnya, banyak warga kurang mampu di Kota Binjai masih kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Bahkan, untuk dapat berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit, seorang calon pasien dari keluarga kurang mampu harus terlebih dahulu memenuhi berbagai persyaratan administrasi, padahal dalam kondisi darurat.

"Ya, harus tegas. Kalau memang dapat layani, ya layani. Kalau tidak, ya tolak atau dirujuk ke rumah sakit lain. Jangan tunggu ribut dulu atau ada intervensi dari pejabat negara, baru si pasien di layani. Inikan tidak fair," ujarnya.

Di sisi lain, lanjut Ryan, sikap apatis pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun aparatur pemerintah, yang cenderung membatasi komunikasi, serta tidak memperdulikan laporan dan aspirasi masyarakat membuat kualitas pelayanan publik relatif buruk.

Sebaliknya, dalam menentukan sasaran penerima bantuan sosial masih terjadi tebang pilih yang dilakukan oknum aparatur pemerintah. Hal inipun menyebabkan banyak keluarga yang seharusnya layak menerima bantuan sosial, justru tidak terakomodir. 

"Ironisnya, beberapa pimpinan OPD, termasuk camat dan lurah, tidak menghiraukan informasi melalui pesan eletronik yang disampaikan oleh warga. Bahkan chat Whatsapp yang mereka Terima kerap dihapus. Tidak heran berbagai laporan dari masyarakat tidak ditindaklanjuti," ucap Ryan.

Dia juga menyoroti banyaknya aset daerah Pemerintah Kota Binjai yang terbengkalai dan tidak bermanfaat secara optimal, seperti bangunan Pasar Berngam, Skycross, dan Pasar Rambung, termasuk barang inventaris daerah seperti kendaraan, mesin tebang pohon, dan berbagai peralatan kesehatan yang rusak tanpa ada upaya perbaikan.

"Kalau memang barang-barang yang dibeli dengan harga mahal ini tidak lagi terpakai dan tidak juga mampu diperbaiki karena ongkos perawatannya mahal, ya percayakan saja kepada pihak ketiga untuk hal-hal tertentu. Saya kira ini lebih efisien," seru Ryan.

Atas seluruh persoalan itu, dia berharap Pemerintah Kota Binjai mampu membenahi kinerja pada tahun-tahun berikutnya, agar seluruh persoalan yang dinilai masih belum memuaskan dapat menjadi lebih baik. Sebaliknya terhadap sektor yang dinilai cukup memuaskan, seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial, Ryan berharap agar penyelenggaraannya dapat lebih ditingkatkan, guna mendukung terwujudnya Kota Binjai yang maju, berbudaya, dan relijius. 

"Hal lain yang patut jadi perhatian kita bersama ialah mulai pudarnya budaya gotong-royong. Karena itu saya berharap, pemerintah daerah dapat menggerakkan kembali budaya positif ini. Bila perlu buat anggaran khusus di masing-masing kelurahan. Sehingga biayanya tidak melulu ditanggung lurah atau kepala lingkungan," pungkasnya.*