LIVE TV 
Teks Foto : Stadion Bawela Kota Sorong
SNIPERS.NEWS | Sorong - Berita dugaan skandal korupsi yang melibatkan mantan Walikota Sorong Lambertus Jitmau, terkait pembangunan Stadion Bawela semakin menguat. Stadion ini, yang dibiayai dengan anggaran APBD Kota Sorong senilai Rp. 13.839.664.209,-, tengah menjadi sorotan publik karena diduga menggunakan dana rakyat untuk pembangunan yang tidak sesuai dengan standar fasilitas yang diharapkan.
Menurut sumber terpercaya, anggaran yang semestinya digunakan untuk membangun fasilitas olahraga lengkap dan bermanfaat bagi masyarakat, malah diduga mengalir ke arah yang tidak jelas. Keanehan juga muncul saat Stadion Bawela diresmikan dengan klaim anggaran penggunaan sebesar Rp. 13 miliar.
Salah satu tokoh adat di Papua Barat Daya telah mendesak agar aparat penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Kepolisian untuk melakukan investigasi yang tuntas terhadap dugaan korupsi ini.
Seperti dalam pemberitaan beberapa hari yang lalu, dari laman Bidiknews.id, tepatnya pada Minggu (06/08/2023 : 4:21 pm), dengan Judul "Diduga Lambertus Jitmau Dibalik Korupsi tapi Kebal Hukum".
Namun, sejumlah pihak juga merasa, bahwa Lambertus Jitmau memiliki perlindungan hukum yang tidak wajar, karena terlepas dari banyaknya dugaan kasus korupsi yang melibatkan dirinya, dia belum dijerat hukum.
Novrizal Tanjung, seorang tokoh muda yang tergabung di dalam organisasi Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI), mengatakan, bahwa penting bagi aparat penegak hukum untuk bertindak transparan dan tegas dalam mengusut kasus ini.
Ia menyoroti pentingnya memanggil Lambertus Jitmau untuk memberikan keterangan terkait dugaan kasus korupsi yang mencuat, terutama terkait pembangunan Stadion Bawela dan kasus-kasus lainnya yang telah dilaporkan.
Sosok Mediator Non Hakim ini juga meminta, agar proses hukum ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi harus menghasilkan keadilan yang sesungguhnya.
"Pembangunan Stadion Bawela sendiri juga terus mendapat sorotan, karena dianggap tidak sesuai dengan standar internasional yang diharapkan oleh masyarakat. Meski anggaran yang digunakan sangat fantastis, stadion ini dikritik karena tidak dilengkapi fasilitas olahraga yang memadai," ujarnya, Rabu (09/08/23).
Lapangan atletik yang seharusnya menjadi bagian integral dari stadion juga tidak terwujud, menimbulkan dugaan bahwa pembangunan ini mungkin dilakukan asal-asalan demi kepentingan tertentu.
Sementara itu, masyarakat luas menantikan langkah konkret dari aparat penegak hukum terkait dugaan korupsi ini. Kepercayaan publik terhadap integritas lembaga penegak hukum turut tergantung pada bagaimana kasus ini ditangani.
Publik berharap, bahwa keadilan akan ditegakkan dan tanggung jawab akan diambil terhadap siapa pun yang terlibat dalam skandal korupsi ini, tanpa pandang bulu.*
(R - 1)
