SNIPERS.NEWS | Ambon - Kesedihan dan merasakan kehilangan tampak dari semua warga Nahdliyyin dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) di Provinsi Maluku, atas meninggalnya Almarhum KH. Muhammad Josan Bugis, yang merupakan Rais Syur'iyah PWNU Maluku.
Ini sangat sangat menyedihkan bagi kita semua, atas kepergian Almarhum tuan guru kami, orang tua kami, sosok terbaik yang perlu dijadikan contoh suri tauladan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun secara berorganisasi, yang selama ini berada dalam Kepengurusan Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Maluku.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Tanfidziyah PWNU Maluku Jamil Difinubun, S.E., M.Si., kepada media ini di Kantor Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Maluku di Ambon, setelah pelaksanaan tahlilan memperingati 7 hari meninggalnya Almarhum KH. Muhammad Josan Bugis pada hari Senin (04/09/2023).
Sembari mengucapkan Innalilahi Wa Inna Ilaihi Rojiuun, Wakil Ketua 1 Tanfidziyah PWNU Maluku Jamil Difinubun menyatakan, bahwa saat ini mereka semua di Maluku terutama warga Nahdliyyin dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Maluku masih berada dalam suasana duka yang mendalam atas kepergian Almarhum. "Tentu kami merasa kehilangan sosok seperti Almarhum yang telah dipanggil Allah SWT untuk selama lamanya," ucap Difinubun.
Namun, kata Difinubun, dalam acara tahlilan peringatan 7 hari meninggalnya Rais Syur'iyah PWNU Maluku ini tidak dihadiri oleh Ketua Tanfidziyah PWNU Maluku, yang hal itu sangat disayangkan olehnya. Apalagi saat ini kepengurusan PWNU Maluku sudah berada di penghujung periode akhir.
"Dari kepergian almarhum sekali lagi kami katakan, bahwa dibalik semua ini ada hikmah besar bagi kita semua. Dan In Syaa Allah suri tauladan yang dimiliki almarhum, dapat kita jadikan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari hari kita kedepan," ujar Cak Mil, pria yang biasa disapa oleh keluarga besar Jam'iyyah Nahdlatul Ulama di Provinsi Maluku ini.
Jamil Difinubun, S.E., M.Si., selain sebagai Wakil Ketua 1 Tanfidziyah PWNU Maluku, ia juga Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA- PMII) Maluku.
Ia menjelaskan, bahwa dipenghujung akhir masa khidmat periodesasi organisasi yang tinggal menghitung hari, tepatnya pada 14 September 2023 pukul 24.00 WIT, pihaknya berharap sudah tidak memiliki lagi legalitas formal sebagai pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Maluku secara kolektif.
"Oleh karena itu, hal hal yang menjadi bagian dari konsolidasi organisasi perlu dibicarakan secara massif, bukan seperti ini," jelas Jamil Difinubun.
Dirinya juga menyesalkan, dipenghujung akhir masa khidmat, baik secara pribadi maupun selaku pengurus wilayah sebagai Wakil Ketua 1 Tanfidziyah bingung dengan keberadaan Ketua Tanfidziyah PWNU Maluku, yang di nilai sudah tidak ada koordinasi maupun komunikasi baik itu secara organisasi maupun secara orang basudara dalam ikatan Jam'iyyah Nadlatul Ulama di Provinsi Maluku ini.
"Semua warga Nahdliyyin mempertanyakan itu, bukan hanya kami selaku pengurus. Apakah ini tidak disebut gagal dalam kepemimpinan wilayah, sampai sampai beliau menyurati PBNU untuk diperpanjang dengan alasan yang tidak rasional," ujarnya.
Difinubun juga menyatakan, selaku Wakil Tanfidziyah, ia juga pernah mendampingi Wakil Syur'iyyah menemui Wakil Rois Syur'iyah pusat, Ketua Umum, Sekjen, Khatib dan A'Wan untuk meminta petunjuk dan arahan terkait pelaksanaan Konferwil NU Maluku.
"Saat disana kita barulah kami mengetahui, bahwa surat tersebut disampaikan ke PBNU untuk meminta diperpanjang Kepengurusan Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Maluku. Ya kita jelaskan, bahwa surat tersebut sama sekali tidak memiliki legalitas formal yang sebenarnya, karena surat di buat tanpa ada musyawarah mufakat, padahal maksud dan tujuan surat tersebut dia yakin bahwa tujuan baik dan sangat baik, namun tidak layak kepengurusan yang begini besar tidak melalui rapat, sehingga ada saran pendapat yang bisa masuk dan memiliki mufakat. Ingat, bahwa ini organisasi besar di Indonesia dan hampir meliputi dunia, apalagi ini organisasi yang didalamnya terdapat para Ulama dan Habaib, bukan organisasi partai politik atau OKP, itupun mereka berjalan sesuai pada relnya," jelas Difinubun.
"Dan jujur saja, PBNU tidak menyetujui surat tersebut. Oleh karena itu, kekhawatiran kita jangan sampai adanya Careteker. Kalau sampai terjadi adanya Careteker, berarti sangat jelas gagalnya kepemimpinan Periode PWNU 2018 - 2023, tidak ada alasan lain, kecuali gagal dan gagal," sambungnya.
Diakhir penutup Difinubun dengan keras menyatakan, bahwa organisasi yang ada saat ini sudah bless dan bisa diduga sudah blacklis, karena ketidakberhasilan kepemimpinan periode saat ini. Dan boleh dikatakan, keluarga besar Jam'iyyah Nahdlatul Ulama di Maluku sudah tidak lagi mempercayakan kepemimpinan Periode PWNU Maluku 2018 - 2023," tutupnya.*
(ATM-MM)