SNIPERS.NEWS | Serdang Bedagai -
Irwanto (47) warga Dusun Makmur Desa Sei buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Serdang Bedagai Sumatera Utara penyandang disabilitas dengan keadaan kaki buntung satu dari keluarga yang sederhana diberhentikan sepihak dari Penerima PKH (Program Keluarga Harapan). Diduga karena permainan politik antara Kepala Desa Sei Buluh Subandi dan Kepala Dinas Sosial Serdang Bedagai Aryanto, S.Pd., Senin (23/9/2024).
Menurut penuturan Irwanto, dirinya di berhentikan karena tidak mencoblos istri dari Kepala Dinas Serdang Bedagai Aryanto, S.Pd., dalam pemilihan Calon anggota DPRD tingkat Kabupaten beberapa waktu yang lalu.
Hal ini di ketahui Irwanto dari pendamping PKH Bu Jannah yang mengatakan kalau Irwanto sudah di berhentikan dari penerima PKH dengan mengatakan Pak Irwanto dipanggil Kepala Desa Subandi," terangnya.
Lalu Irwanto mendatangi Kepala Desa Sei Buluh Subandi dan mempertanyakan kenapa dirinya di berhentikan dari Program PKH. Dengan lantangnya Kepala Desa Subandi mengatakan, karena kamu tidak mencoblos istri dari Kepala Dinas Sosial Aryanto, S.Pd., waktu pemilihan anggota DPRD," ketusnya.
Mengenai hal tersebut, DPP LSM PKN (Lembaga Swadaya Masyarakat Perjuangan Keadailan Nusantara) Junaidi Nasution menanggapi keluhan dari Irwanto langsung mengkonfirmasi ke Kepala Dinas Sosial Aryanto, S.Pd., dan mempertanyakan hal pemberhentiannya. Namun, Aryanto, S.Pd., mengatakan, bahwa pemberhentian tersebut bukan dari kami melainkan dari Kepala Desa Subandi.
Merasa jawaban tidak akurat, Junaidi Nasution mengkonfirmasi Kepala Desa Subandi dan Subandi mengatakan pemberhentian itu dari Kepala Dinas Aryanto, S.Pd.
"Jawaban yang terima lempar sana lempar sini, terkesan menutupi," ujar Junaidi.
Dari sejumlah beberapa media menaikan berita ini dan berusaha mengkonfirmasi Kepala Desa Subandi namun selalu tidak berada di tempat di Hubungi melalui WA tidak di angkat dan beberapa berita dari media di layangkan Ke Bupati Serdang Bedagai H.Darma Wijaya juga tidak ada tanggapan sama sekali.
Irwanto berharap keadilan berpihak kepada dirinya. "Lihatlah saya, saya orang cacat penyandang Disabilitas seharusnya orang seperti saya layak di perhatikan bukan di tindak sewenang- wenang oleh pejabat- pejabat yang mempolitikan dana PKH karena saya tidak memilih istri dari Kadis Aryanto, S.Pd., makanya saya di berhenti dari program PKH," ucapnya.
"Pak Pj Gubernur Sumatera Utara tolong dengar keluhan saya dan tolong tindak tegas pejabat-pejabat yang mempolitikkan dana PKH. Itu uang rakyat dan untuk rakyat bukan di politikkan dengan mencari keuntungan pribadi," harap Irwanto Kepada Gubernur Sumatera Utara.*
(JE)