Youtube 
SNIPERS.NEWS | Denpasar - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menggelar kegiatan penyusunan Pagu Indikatif Tahun Anggaran (TA) 2026 yang berlangsung di Ruang Dharmawangsa, Kamis (19/6/25).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya perencanaan anggaran yang matang dan strategis guna mendukung pencapaian kinerja dan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum.I Nengah Sukadana, membuka kegiatan tersebut dengan menekankan pentingnya perencanaan yang baik. “Perencanaan yang matang tentu akan menghasilkan program-program yang tepat sasaran dan sesuai dengan harapan. Begitu pula pada perencanaan program di Kanwil Kemenkum Bali, kita harus pastikan agar hasilnya optimal,” ujar Sukadana.
I Nengah Sukadana juga mengingatkan seluruh peserta untuk memprioritaskan alokasi kegiatan yang mendukung capaian Reformasi Birokrasi dan kinerja Kementerian Hukum. Sukadana meminta agar setiap satuan kerja menyiapkan data pendukung usulan Pagu Indikatif TA 2026 secara lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam kesempatan tersebut, Analis Anggaran Madya, I Wayan Muliarta memaparkan arah penyusunan Pagu Indikatif TA 2026 yang masih berbasis pada prinsip efisiensi dan efektivitas birokrasi serta pelayanan publik. Kebijakan efisiensi tahun 2025 menjadi baseline untuk penajaman belanja barang pada tahun berikutnya. Beberapa pos belanja yang menjadi fokus efisiensi meliputi perjalanan dinas, pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK), kegiatan seremonial, seminar, lisensi aplikasi, pencetakan, souvenir, serta paket meeting seperti Focus Group Discussion (FGD), konsinyering, dan honorarium. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau digitalisasi birokrasi juga menjadi strategi utama untuk mendukung efisiensi tersebut.
Lebih lanjut, Muliarta menekankan pentingnya peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi belanja barang melalui penguatan kepatuhan terhadap implementasi Standar Biaya Masukan, Standar Biaya Keluaran, dan Standar Struktur Biaya. Hal ini diharapkan dapat mendorong tata kelola anggaran yang lebih baik serta mendukung tercapainya target prioritas Kementerian Hukum.
Kegiatan penyusunan Pagu Indikatif TA 2026 ini menjadi momentum penting bagi Kanwil Kemenkum Bali untuk menyusun rencana kerja dan anggaran yang lebih terarah, transparan, serta akuntabel.*
(Arifin)