BSU Dihentikan, Ketua Komisi II DPRD Medan Sesalkan Kebijakan Menaker

Rabu, 03 Februari 2021, 2/03/2021 WIB
Oleh Redaksi

SNIPERS.NEWS | Medan - Ketua Komisi II DPRD Medan Surianto, S.H., yang akrab di sapa Butong ini sangat menyayangkan kebijakan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang menghentikan dana Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada para pekerja terdampak pandemi Covid-19 di tahun 2021. 

Pasalnya menurut Butong, para pekerja masih mengharapkan pemerintah melanjutkan program tersebut berlanjut hingga sekarang.

"Memang bantuan yang diterima tidak besar (Rp600-red), tapi sangat membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Kita minta Pemerintah Pusat tinjau kembali kebijakan ini sampai kondisi ekonomi kita benar-benar pulih," ujar Butong saat dimintai tanggapan terkait hal itu, Selasa (2/2/2021). 

Politisi Partai Gerindra ini tidak menafikan manfaat BSU tersebut ketika sampai ke tangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Sebab, bantuan itu menumbuhkan daya beli di tengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil produksi yang katanya rentan terkontaminasi Virus Corona.

"Banyak dampak dari pandemi Covid-19 ini. Produksi meningkat tapi daya beli menurun, karena kecurigaan masyarakat bisa terpapar Corona dari barang yang mereka beli. Inikan jadi masalah baru bagi pemerintah. Gak bisa dibayangkan, berapa banyak pekerja yang akan kena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Makanya, bantuan-bantuan seperti BSU atau BLT yang bisa menyelamatkan," ujarnya kembali. 

Lebih lanjut Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan ini berharap, Pemerintah Pusat harus mengkaji ulang penghentian program-program bantuan yang telah mereka jalankan, demi keberlangsungan hidup orang banyak sesuai dengan sila kelima Pancasila yang bunyinya Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 

"Saya percaya, suatu saat nanti kita menjadi bangsa yang besar dan mapan secara ekonomi, pembangunan, kesehatan dan tingkat kesejahteraan di atas rata-rata," pungkasnya.

Diketahui, Menaker Ida Fauziyah menyebut, di tahun ini pemerintah tidak mengalokasikan dana BSU atau BLT dalam APBN 2021. Pihaknya pun masih melihat situasi dan kondisi ekonomi ke depan. 

Namun, untuk membantu pekerja di luar pemberian BSU seperti yang dilakukan di tahun 2020, pemerintah juga sudah dan terus melakukan berbagai program. Salah satunya mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, agar bisa menjalin sinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri.*

(Red)

TerPopuler