Youtube 
Mengawali Rakor, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nasional menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang setiap saat memberikan yang terbaik terhadap bangsa dan negara. Mudah-mudahan yang telah bagus dalam evaluasi ini agar dipertahankan dan yang masih belum tentunya harus ada perbaikan dan pembenahan.
"Sore ini kita akan melanjutkan rapat mingguan, dan hari ini topiknya adalah perpanjangan PPKM Mikro yang akan dilakukan pada tanggal 23 Februari sampai dengan 8 Maret yang akan datang. Oleh karenanya, penanganan Covid ini kita harapkan bisa lebih sukses karena melibatkan instrumen pemerintah terdepan di tingkat rendah yaitu Kepala Desa dan Lurah," ungkap Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nasional.
Disampaikannya juga, bahwa apa yang Pemerintah lakukan dalam beberapa minggu terakhir ini telah menunjukan tren yang menggembirakan sebab kasus aktif sudah menurun cukup drastis. Demikian pula BOR (Bed Occupancy Rate) di seluruh Rumah Sakit rujukan Covid-19 khususnya di 7 Provinsi yang menjadi prioritas utama pemerintah saat ini juga telah mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Kemudian dalam kesempatan tersebut, Waasops Panglima TNI Marsma TNI Ir. Tedi Rizalihadi S., M.M., dalam paparannya mengungkapkan bahwa gelar kekuatan TNI di 7 Provinsi Prioritas menyangkup 5 Kodam termasuk Kodam IX/Udayana di wilayah Provinsi Bali berjumlah 1.100 personel Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) guna mendukung pelaksanaan Operasi PPKM Mikro.
Dilaporkannya juga pembentukan Pos Komando Mikro di 7 Provinsi Prioritas. Terkhusus di wilayah Kodam IX/Udayana yakni di Provinsi Bali secara keseluruhan terdapat 716 desa dan kelurahan dengan 770 anggota Babinsa telah membentuk 716 Posko di desa dan kelurahan. Dengan demikian Provinsi Bali telah mencapai 100% Pembentukan Posko ketimbang wilayah lainnya yang pastinya memiliki kendala masing-masing.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Bali Drs. I Made Rentin, AP., M.Si., menyampaikan bahwa pelaksanaan PPKM Mikro di Bali berbasis Desa Adat bersinergi dengan Desa/Kelurahan yang ada di Provinsi Bali. Sejak awal penanganan Covid-19 di Februari 2020, sesungguhnya Gubernur Bali telah mengaktivasi Posko Satgas Gotong Royong Berbasis Desa Adat yang didalamnya terdapat anggota dari unsur adat, Pecalang, Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang bersinergi dalam melakukan upaya 3T dan 3M secara optimal.
"Salah satu indikasi meningkatnya kasus Covid-19 di Bali karena adanya berbagai kegiatan sosial budaya, adat dan agama. Oleh sebab itu, Pak Gubernur telah menyikapi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur dengan Majelis Desa Adat (MDA) dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, yang memutuskan bahwa tidak melarang penyelenggaraan kegiatan Upacara Agama namun harus dengan jumlah kehadiran orang yang dibatasi serta mensyaratkan agar minimal melakukan Rapid Test Antigen," ungkap Kalaksa BPBD Bali.
Hadir mendampingi Kasdam IX/Udayana dalam Rakor di Ruang Yudha Puskodalopsdam IX/Udayana, yakni Kakesdam IX/Udayana, Karumkit Tk. II Udayana dan Waas Ops Kasdam IX/Udayana.
(Arifin)
Sumber : Kapendam IX/Udayana.