Youtube 
SNIPERS.NEWS | Halsel - DPC Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), menyoroti masalah pembangunan infrastruktur jalan di Desa Indari dan pembangunan jembatan di Desa Bajo Sangkuang, Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halsel, Selasa (27/04/21).
Sejumlah proyek pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur jalan maupun jembatan adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah. Dalam proses pembangunannya, baik dalam proses pembayaran lahan maupun tanaman terkena areal pembangunan tersebut.
Terkait hal itu, proses pembayaran lahan warga Desa Indari yang terkena pembangunan infrastruktur Jalan Lingkar Bacan yang telah di gusur pada tahap ke dua sejak tahun 2017 lalu, hingga saat ini belum juga direalisasikan pembayarannya.
Menurut Ketua DPC GPM Halsel Harmain Rusli, S.Sos., ini sesuatu yang sangat tidak konstruktif dari kebijakan pemerintah daerah dalam menyelesaikan proses tersebut.
"Berdasarkan hasil koordinasi kami dengan Pak Kadis PUPR Halsel beberapa waktu lalu sempat disampaikan, bahwa untuk pembayarannya semua dilimpahkan ke Dinas PUPR Halsel, sebab pagu anggarannya untuk di tahun 2021 ini melekat pada dinas tersebut," ujar Rusli.
Selanjutnya, jelas Rusli, terkait kasus pembangunan infrastruktur jembatan di Desa Bajo Sangkuang dengan menelan anggaran kurang lebih berkisar Rp. 29 Milyar, yang telah dilaporkan ke Polda Maluku Utara hingga saat ini juga masih misterius alias tidak ada perkembangan kelanjutannya.
Harmain Rusli, S.Sos., kembali menyampaikannya kepada awak media, bahwa kasus pembangunan infrastruktur jembatan di Bajo Sangkuang, Kecamatan Botang Lomang, sampai sekarang belum ada kejelasan proses hukumnya.
"Olehnya itu, kami secara kelembagaan akan terus mengawal kasus ini hingga selesai. Kami pun juga tidak main-main terkait kasus atau problem, yang berujung pada proses Hukum. Jika dalam waktu dekat ini lahan milik warga Desa Indari yang terkena gusuran tahap ke dua, yang terkena pembangunan Jalan Lingkar Bacan dan pembangunan jembatan Bajo Sangkuang tidak ada tindak lanjutnya, maka kami akan melakukan aksi demonstrasi di depan Polres Halmahera Selatan dan instansi terkait," tegas Harmain Rusli.
Lanjut Harmain Rusli, "Kami juga akan berkoordinasi dengan pimpinan pada setiap tingkatan, baik DPD dan DPP GPM, agar kiranya kita sama-sama mengawal kasus tersebut karena di anggap tidak profesional atau perbuatan melawan hukum," lanjutnya kembali.*
(Team Halsel)