Youtube 
SNIPERS.NEWS | Kutacane - Kerja keras dan upaya tak kenal lelah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) akhirnya membuahkan hasil, setelah pihak KPK menilai kinerja Pemkab Aceh Tenggara (Agara) menjadi 3 terbaik dari 24 Kabupaten Kota dan Provinsi di seluruh Aceh.
Sekdakab Aceh Tenggara Mhd Ridwan, didampingi Kepala Inspektorat Abdul Kariman diruang kerjanya, Kamis (1/4) mengatakan, untuk melakukan penilaian dan pemberian skor Monitoring Centre Prevention (MCP) pada setiap Pemerintah Kabupaten, Kota dan Pemprov, KPK-RI merujuk pada 8 area intervensi.
Delapan area intervensi yang menjadikan penilaian dan pemberian skor terhadap kinerja Pemkab, Pemko dan Pemrov tersebut yakni, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, manajemen aset daerah dan Tata Kelola Keuangan Desa.
Berdasarkan penilaian KPK-RI yang dilaksanakan bersamaan dengan pembekalan KPK kepada Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, pada Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Aceh bersama KPK di Banda Aceh 26 Maret 2021 lalu, tahun 2021 ini skor Pemkab Aceh Tenggara tercatat capaian sebesar 76 dan berada di urutan ketiga di Provinsi Aceh, dibawah Pemprov Aceh dengan skor 79 dan Pemko Banda Aceh dengan skor 76.
Sedangkan skor Kabupaten / Kota dibawah Aceh Tenggara yakni, Kota Langsa, Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Singkil, Kota Lhokseumawe, Gayo Lues, Aceh Timur, Bener Meriah, Nagan Raya, Aceh Selatan, Pidie, Aceh Tengah, Bireuen, Aceh Barat, Simeulue, Kota Sabang, Aceh Tamiang, Kota Subulussalam, Pidie Jaya, Aceh Barat Daya dan terakhir Pemkab Aceh Jaya.
Bila dibandingkan MCP tahun 2019 yang berada di urutan ke-6 untuk seluruh Aceh dan dengan skor 54 tersebut, terang Sekdakab Mhd.Ridwan, MCP Aceh Tenggara tahun 2021 mengalami lonjakan dan kenaikan sebesar 22 persen. Sementara Pemkab berada dibawah Pemko Banda Aceh, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Selatan dan Kota Lhokseumawe.
Dalam hal kepatuhan terhadap Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), khususnya untuk Eksekutif, Aceh Tenggara berada di urutan ke-4 dari 108 wajib lapor yang menjadi acuan penilaian dan berada dibawah Pemerintah Aceh, Aceh barat Daya dan Pemkab Aceh Selatan.
Sedangkan untuk Legislatif, per 21 Maret 2021, LHKPN sebanyak 30 Anggota DPRK Aceh Tenggara 2020, berada di urutan pertama dari 24 Kabupaten/Kota dan Pemprov di seluruh Aceh dan berada di atas DPRK Kota Langsa, Kota Sabang, Kabupaten Bireuen, Aceh Barat, Kota Banda Aceh dan Pemkab Aceh Singkil.
Ke depan, usai Ketua KPK RI Firli Bahuri memberikan pembekalan terhadap 24 Kepala Daerah se Provinsi Aceh di Banda Aceh 26 Maret 2021 lalu, yang dihadiri Bupati Raidin Pinim, Sekdakab Mhd.Ridwan dan Kepala Inspektorat, Kariman, capaian target MCP tahun 2021 yakni 85,50. Target tersebut ditanda tangani langsung oleh Bupati dan Sekdakab.*
(A. Dalisi)