Youtube 
SNIPERS.NEWS | Belawan - DPC LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Indonesia Pembaharuan Nasional (Penjara PN) Kota Medan dan Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup Kota Medan menyurati 17 Gudang di Gabion yang di duga memanipulasi izin Kapal Tangkap Pukat Trawl.
Selain memanipulasi izin, Kapal Pukat Trawl juga dianggap langgar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia NOMOR 71/PERMEN-KP/2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan penangkapan ikan perikanan Negara Republik Indonesia.
Budiyanto, S.H., selaku Ketua LSM Penjara PN Kota Medan di dampingi Rahmadsyah LKLH Kota Medan mengatakan, banyak sekali pelanggaran yang di lakukan 17 Gudang di Gabion Belawan.
Selain dugaan memanipulasi izin Kapal Tangkap Pukat Trawl dan Permen KP ada juga dugaan pelanggaran UU Ketenagakerjaan, Amdal (Analisa Dampak Lingkungan), Penyalahgunaan bensin bersubsidi, Selasa (11/5/2021).
"Kita berharap Kapoldasu agar segera turun menindak lanjuti mengusut dugaan pelanggaran manipulasi izin kapal tangkap, pelanggaran Permen KP, Ketenagakerjaan, penyalahgunaan bensin bersubsidi yang dilakukan 17 Gudang di Gabion Belawan. Kita harus selamatkan Pendapatan Daerah dan Negara kalau bukan kita, siapa lagi," ungkapnya.
Adapun 17 Gudang yang di laporkan DPC LSM Penjara PN Kota Medan dan LKLH Kota Medan antara lain, Gudang Buncuan, Gudang SBU, Gudang PT Laut United, Gudang Karya Agung, Gudang KAS, Gudang Mitra Laut, Gudang Abadi Jaya, Gudang PMP, Gudang CAC, Gudang Kelong dan Gudang KUD.
Budi juga meminta DPRD-SU menggelar Rapat Dengar Pendapat untuk mengungkap temuan pelanggaran manipulasi izin kapal tangkap dan Permen KP dan pelanggaran lainnya.
"Kita berharap, DPRD-SU menggelar Rapat Dengar Pendapat, guna mengungkap temuan pelanggaran Permen KP dan manipulasi izin serta pelanggaran lainnya untuk menyelamatkan PAD," ungkapnya.*
( Red )