Youtube 
SNIPERS.NEWS | Simalungun - Dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan stunting, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menggelar Rapat Rembug Stunting secara virtual zoom.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Rumah Dinas Wakil Bupati Simalungun, di Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Jumat (04/06/21).
Pelaksana tugas (Plt) Kadis Kesehatan Kabupaten Simalungun dr Lidya Saragih dalam laporannya mengatakan, Kabupaten Simalungun ditetapkan sebagai daerah lokasi khusus (Lokus) stunting sejak 2019.
Sasaran prioritasnya yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0-23 Bulan (rumah tangga 1000 HPK). Intervensi prioritas sendiri terdiri dari intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitive.
Dalam rangka mempercepat pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Simalungun, dilakukan berbagai aksi sesuai dengan pedoman pelaksanaan intervensi penurunan stunting yang terintegrasi di Kabupaten/Kota (Kementerian perencanaan dan pembangunan nasional/Bapenas tahun 2019).
Meskipun dimasa pandemi Covid-19, upaya percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Simalungun berjalan dengan efektif, dimana aksi satu yaitu analisis situasi program penurunan stunting, dan aksi dua yaitu penyusunan rencana kegiatan telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun.
Rembug Stunting ini merupakan aksi ketiga beserta stakeholder dalam menyelenggarakan aksi, dengan tujuan peningkatan integritas dan komitmen untuk pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Simalungun tahun 2022.
Peserta rembug stunting antara lain dari instansi terkait di Pemkab SImalungun, DPRD, Camat dan Pangulu se-Kabupaten Simalungun, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Simalungun, Bidan Koordinator, Bidan Desa dan TPG se-Kabupaten Simalungun, Kader Pembangunan Manusia (KPM) serta Kader Posyandu se-Kabupaten Simalungun.
Sementara, seluruh peserta rembug stunting tersebut tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah.
Sebagai narasumber dalam rembug stunting, yaitu Prof. drh. Muhammad Rizal Martuani Damanik, M.Rep.Sc., P.hD (Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), Rio dan Hary Valona Bonatua Ambarita, S.Kep., M.Kes., dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumut.
Bupati Simalungun Radiapoh Hasiohlan Sinaga, S.H., dalam sambutannya mengatakan, ditetapkannya Kabupaten Simalungun sebagai salah satu Kabupaten lokus stunting sejak tahun 2019 karena angka prevalensi stuntingnya sebesar 32,38 % (Susena dan SSGBI 2019).
"Ini merupakan tugas berat bagi kita. Untuk itu harus kita tanggapi dengan serius permasalahan stunting ini," kata Bupati.
Upaya percepatan dan pencegahan serta penangan stunting harus terus dilakukan secara aktif, dan harus melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Perangkat Kecamatan sampai ke Nagori/Desa.
"Saya berharap peran aktif seluruh elemen masyarakat, dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Simalungun ini," ajak Bupati.
Untuk mewujudkan Simalungun aman dari stunting, Bupati meminta kepada seluruh Nagori yang menjadi lokus stunting maupun yang bukan lokus agar bekerja secara aktif dalam pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Simalungun.
"Bagi Nagori yang tidak menjadi lokus stunting, dihimbau untuk tidak lengah dan aktif menjaga nagorinya agar tetap zero stunting, sehingga harapan kita Simalungun zero stunting dapat segera terwujud," jelas Bupati.
Kepada peserta rembuk stunting, Bupati Simalungun mengharapkan agar dengan serius menyimak materi-materi yang disampaikan oleh narasumber, dalam rangka penurunan angka stunting di Kabupaten Simalungun.
Di rapat rembug stunting tersebut, juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Simalungun yang dilakukan oleh Bupati, Ketua TP PKK, DPRD, Sekda, Kadis Kesehatan, Asisten Ekbang, Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kadis PUPR, Kadis Pertahanan Pangan, Kadis PPKB, Kadis Sosial, Kadis Capil, Kadis PPPA, Kadis Pendidikan, Kadis Kominfo dan Kepala Bappeda.*
(PN/Humas)