Youtube 
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka PPKM Darurat yang dilaksanakan dari tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli 2021, dimana sesuai dengan Inmendagri no. 19 tahun 2021 dan SE Gubernur Bali no. 10 tahun 2021, bahwa akan dilaksanakan penutupan terhadap Sektor Non Esensial Work From Home (WFH) tutup total, seperti kantor pemerintah yang tidak memberikan pelayanan publik secara langsung.
Selain itu Bioskop/tempat hiburan Karaoke, Tempat Wisata/Pergelaran Seni Budaya, Sarana Olah Raga (Gor, Kolam Renang, Gym/Fitnes center) , Toko Busana (Fashion), Toko sepatu, Temapt jasa Kecantikan / pangkas rambut / salon, toko mainan anak, Toko Sepeda, tempat pijat/SPA, dan Toko Elektronik/Acsesories.
Di samping itu, juga diimbau kepada warga masyarakat yang melaksanakan giat ibadah berjamaah di tempat ibadah, agar beribadah di rumah saja dulu, serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat seperti giat Yustisi Pelanggar Protokol Kesehatan dan penertiban warung makan yang menerima makan di tempat.
Di konfirmasi awak media terkait sosialisasi Inmendagri dan SE Gubernur Bali, Kapolres Karangasem mengatakan, PPKM Darurat aturannya sudah jelas, Instruksi Dalam Negeri juga sudah jelas.
"Hari ini Forkopimda sudah sosialisasi, untuk sanksinya nanti kami terapkan tipiring. Di samping itu juga kami masih terapkan peraturan Bupati nomor 42 tahun 2020, ada sanksi denda di dalamnya, baik itu perorangan maupun pengusahanya itu.
Besok kita sudah mulai melakukan tindakan tegas, rekan-rekan media silahkan diliput, ini kami lakukan demi keselamatan seluruh warga masyarakat, tidak ada lagi imbauan dan kami tidak akan mentolerir masyarakat yang membandel dan tidak bisa diatur, karena kami sudah sosialisasikan baik turun langsung maupun lewat media sosial dan juga lewat media online.
Kami sudah kordinasi dengan Kejari dan juga Pengadilan Negeri (PN). Saya berharap masyarakat disiplin, komitmen dan mentaati peraturan yang ada, Salus Populi Suprema Lex Esto (Keselamatan Manusia adalah Hukum Tertinggi," tutup Kapolres dengan menyebut Azas hukum.*
(Agung DP/Iskandar/Hms)