Youtube 
SNIPERS.NEWS | Medan - Komisi IV DPRD Kota Medan melakukan RDP dengan Garuda Merah Putih Community bersama para pengelola parkir dan Jukir pada Senin 25 Oktober 2021.
Pada rapat tersebut, Dedi, sebagai Ketua GMPC menyampaikan, bahwa retribusi yang hilang sehingga menyebabkan kebocoran kebocoran PAD Kota Medan itu bukan berasal dari lapangan atau dari luar, akan tetapi dari Dinas Perhubungan sendiri.
Ketua GMPC juga mengatakan, penerapan sistem E-Parking ini di duga ada hubungannya dengan ketakutan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) dengan kejadian saat Izwar di panggil sebagai saksi kasus gratifikasi sewaktu zaman Zulmi Eldin.
"Kami berharap aksi aksi kami selama 2 hari kemarin di terima, dan sistem E-Parking yang baru diresmikan Walikota Medan di batalkan. Seharusnya, Dinas Perhubungan Kota Medan memberdayakan masyarakat, jangan mencari keuntungan sepihak saja," ungkapnya.
Dedi juga berharap, DPRD Kota Medan jangan hanya mengiyakan segala keputusan Walikota, tapi harus memfilter terlebih dahulu.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan Dedi Nasution, yang juga dari Fraksi Gerindra menyatakan, pihaknya akan mengevaluasi di triwulan pertama, apakah PAD itu akan naik signifikan atau merugikan, disanalah akan dievaluasi.
Ketua Komisi IV dari Fraksi PDI P juga menambahkan keterangan dari Dedi Nasution, bahwa harusnya bisa di kasih kesempatan.
Ia juga menyampaikan, agar Kadis Perhubungan fokus dulu pada 22 titik yang direncanakan awal.
"Jangan melebar kemana mana dulu. Kalau bisa dengan diterapkannya sistem E-Parking di Kota Medan, usahakan pengusahanya adalah orang Medan dan pekerjanya juga orang Medan, jadi bisa menolong banyak masyarakat Medan," ujarnya.
Di lain sisi, Hendra DS mengatakan, harus ada beberapa hal juga yang dipikirkan oleh Dishub mengenai kekurangan alat E-Parking yang akan diberlakukan.
"Dishub juga harus memperhitungkan, bahwa, apakah dengan E-Parking, kesejahteraan para jukir di jamin bisa lebih," papar Hendra.
Dikesempatan yang sama, Kadishub Izwar mengatakan, bahwa penerapan E-Parking ini akan diterapkan untuk seluruh Kota Medan.
"Kami akan selalu mensosialisasikan mengenai penerapan E-Parking ini. Mengenai kesejahteraan jukir kami akan upayakan, akan di ambil dari 65% keuntungan pihak ke 3 sebagai pengelola sistem E-Parking," kata Izwar.
Sebagai salah satu pihak pengelola penyelenggara perparkiran umum manual Buchori mengatakan, tidak ada sosialisasi Dishub kepada para pengelola. Ia juga bertanya kenapa bukan pengelola yang mengurus sistem E-Parking? kenapa harus ada pihak ke 3.
"Ketika ingin mengurus izin selama ini di persulit, selalu ada permintaan bisik bisik dengan alasan mau ganti baterai mobil, AC ruangan Dishub gak dingin butuh service, mau ngurus nametag untuk kartu parkir d kutip biaya, jadi kami hanya jadi sapi perah oleh Dinas Perhubungan," ungkap Buchori.
"Kami mendukung sistem E-Parking, tapi tolong meratalah, jangan tebang pilih yang pengelolanya orang besar tidak diterapkan E-Parking, sedangkan yang kecil diterapkan," sambungnya.
Salah seorang perempuan berumur 60 tahun, yang juga berprofesi sebagai jukir selama 17 tahun di Kota Medan bernama boru Sihite mengatakan, bahwa Walikota Medan dan Kadishub harus memikirkan kesejahteraan para jukir.
"Kalian bilang mau kasih 500/bulan, komisi kami 10 % dari jumlah yg di dapat, cukup gak bapak kalau hanya 10.000 rupiah yang kami bawa pulang untuk anak anak kami?cukup gak 500 buat hidup sebulan?," sergah Sihite.
"Biar bapak tau, tukang parkir hidupnya ngontrak atau ngekos pak. Darimana kami bisa hidup kalau semua sumber rejeki kami bapak bapak tutup dengan peraturan yang bapak bapak buat," tegas Sihite menambahkan.
Sebelum RDP berakhir, Edwin Sugesti, salah seorang Anggota Komisi IV mempertanyakan banyak hal kepada Kabid Perparkiran mengenai kebenaran tentang bukti bukti perbuatan tidak benar, yang disampaikan oleh Ketua GMPC.
Hadir dalam RDP itu beberapa Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Kadishub beserta Kabid Perparkiran, perwakilan Pemko, masyarakat, pengelola parkir manual, anggota GMPC, serta para awak media.*
(Kotto)