Youtube 
SNIPERS.NEWS | Agara - Terkait dengan kegiatan Bimbingan Teknik (Bimtek) di Lombok pada Maret 2021 lalu, dikabarkan bahwa saat ini tim Kementerian Desa (Kemendes) telah memeriksa beberapa Penghulu (Kepala Desa) yang ikut kegiatan tersebut di Aceh Tenggara.
Dimana dugaan awal, bahwa yang diperiksa terkait keabsahan tim pihak ketiga menjadi pendamping dalam kegiatan Bimtek tersebut.
Rasidun SKD, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Kuta Rih membenarkan Tim Kementerian Desa ke Aceh Tenggara.
"Betul turun menanyakan tentang keberangkatan ke Lombok. Ya saya sebagai Pengulu Kute wajar di tanya dan di minta keterangan dianggarkan di APBdes. Dan saya ya sesuai apa yang saya ketahui saya sampaikan," demikian balasan Rasidun melalui pesan singkat WhatsApp miliknya, saat di konfirmasi.
Sementara, Kepala Desa Tenembak Juhar berinisial S, yang dikonfirmasi media ini guna menanyakan terkait kedatangan Tim Kementerian Desa, hingga berita ini tayang belum juga ada memberikan jawaban, baik dihubungi via telepon maupun pesan singkat WhatsApp.
Sama halnya dengan Rasidun, Kepala Desa Lawe Kinga Haddin, saat dikonfirmasi media ini juga membenarkan, bahwa Tim Kemendes ada menanyakan tentang APBdes.
"Saya tidak berangkat ke Lombok, namun yang berangkat itu Sekdes dan Bendahara, dan saya pun ditanya sama Tim Kemendes itu lewat sambungan telepon," jelas Kepala Desa Lawe Kinga.
Terkait kedatangan Tim Kemendes, Abdul Kariman, S.Pd., M.M., selaku Inspektorat Aceh Tenggara, saat dimintai tanggapan oleh awak media ini melalui sambungan telepon seluler pribadinya juga membenarkannya.
"Ya benar, Tim Inspektorat Kementerian Desa datang ke Aceh Tenggara terkait kegiatan Bimtek di Lombok Tahun 2021 lalu," paparnya, Sabtu (19/02/22) malam.
Sebelumnya, Event Organizer (EO) sebagai penyelenggara Bimtek Lombok tahun 2021 berinisial D, yang dicoba untuk dikonfirmasi terkait adanya pemeriksaan tersebut mengatakan via WhatsApp, bahwa sampai saat ini ada beberapa pembayaran yang belum terselesaikan.
"Kami kan sudah melaksanakan tugas kami pak. Bahkan pembayaran peserta sebagian belum di transfer sampai sekarang, sehingga kami sampai sekarang masih punya sangkutan di Hotel Lombok," ungkapnya.
"Uang yang masuk semua di rekening lembaga, ada jumlahnya pak, diantaranya, peserta semua ada 665 orang, toh kalau nanti saya memang di panggil untuk dimintai keterangan kami siap datang," ungkapnya kembali.
Pada hari Minggu (20/2/2022), awak media kembali melakukan konfirmasi terkait keabsahan lembaga pendamping tersebut, namun sejak berita ini diterbitkan EO yang berinisial D hanya berjanji akan mengirimkan, sehingga menimbulkan tanda tanya.
Terkait hal itu, praktisi hukum M. Purba, S.H., yang dimintai tanggapannya oleh media ini mengatakan, bahwa ini semua penuh misteri dan keanehan.
"Aneh juga kalau anggaran 11 Milyar diperuntukkan untuk kegiatan itu, namun pihak penyelenggara mengakui ada sangkutan dengan pihak hotel disana, jelas hal ini menimbulkan tanda tanya besar," demikian kata praktisi hukum ini.*
(R - 1)