Youtube 
Sudari, ST | Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Medan
Dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kota Medan (BKD-PSDM) serta berkolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumut, Sebanyak 125 pejabat Pemerintah Kota Medan menjalani tes urine dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkoba di Ruang Rapat III Balai Kota Medan.
Dalam tanggapannya, Sudari menegaskan, agar kedepannya, pelaksanaan tes urin tersebut dibuat tanpa jadwal (Random) di setiap lokasi OPD, guna mengantisipasi kebocoran informasi dan memaksimalkan penerapan kebijakan tes urin ini.
“Harapan kita kalau bisa, semua ASN di Kota Medan dites urinenya. Dan yang paling penting adalah dirandom lokasi OPD (organisasi perangkat daerah)-nya yang bakal dilakukan tes urine. Supaya gak ada yang coba-coba ‘bermain’,” Tegas Sudari. Rabu (30/3).
Dengan dipilihnya OPD yang akan dilakukan tes urine secara random tersebut, agar ASN yang ada di masing-masing kedinasan dapat benar-benar serius menjalani instruksi Wali Kota Medan Bobby Nasution.
“Kalau upaya mengelabui petugas BNN Sumut atau dinas terkait saat pelaksanaan tes urine pasti akan terjadi. Makanya, kepala OPD keluarkan surat edaran yang mewajibkan seluruh ASN mengikuti tes urine ini. Dari situ kita tahu, mana ASN yang murni mengkonsumsi narkoba atau benar-benar jauh dari narkoba,” ungkapnya kembali.
Dilansir satu hari sebelumnya, Kepala BKD-PSDM Kota Medan, Zain Noval menegaskan, tes mendadak ini dilakukan untuk menjamin hasil yang sebenar-benarnya.
“Jadi dilakukan tanpa adanya rekayasa. Sebab, Pak Wali ingin membuktikan bahwa jajaran pendukung pelaksanaan tugas program kerja beliau bersih dari pengguna zat adiktif terutama narkoba. Proses ini kita tunggu sampai dengan selesai dan secara administrasi tim dari BNN akan memberikan resume dan rekomendasi atas hasil dari pemeriksaan tes urine kepada 125 orang tersebut,” ujarnya.
Program tes narkoba itu merupakan visi misi Pemerintah Kota Medan untuk menciptakan profesionalisme bagi jajaran ASN dalam menjalankan tugas melayani masyarakat.
“Bagaimana kita bisa melayani masyarakat kalau para aparaturnya terindikasi zat-zat adiktif yang terlarang,” ucap Noval.
Noval juga menuturkan, tes urin ini akan dilakukan kepada seluruh pegawai lingkungan Pemko Medan sebanyak 12.300 orang, termasuk P3K dan PHL yang akan dilakukan secara bertahap di unit kerja masing-masing.*
(DKR)