Youtube 
SNIPERS.NEWS | Agara - Bimbingan Teknis (Bimtek) oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, terkait dengan pengelolaan usaha ekonomi produktif untuk masyarakat di sekitar Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Ketambe Aceh Tenggara Senin (16/05/2022).
Digelarnya kegiatan Bimtek untuk mensosialisasikan pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif pada masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi tersebut berlangsung di Lawe Gurah, Desa Ketambe, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara.
Dalam acara yang digelar tersebut, ikut dihadiri oleh Anggota DPR RI Komisi IV, H.M. Salim Fahkry, S.E., M.M., beserta tenaga ahlinya, Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi (PKK), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, Dr. Ir. Bambang Henroyono, M.M. beserta jajarannya.
Serta pula perwakilan pejabat pemerintahan lingkup Kabupaten Aceh Tenggara, pejabat lingkup BBTN Gunung Leuser, Ketua DPRK Aceh Tenggara Denny Febrian Roza, Kajari Kutacane Syaifullah, S.H., M.H.
Kapolres Agara AKBP Bramanti Agus Suyono, S.H., S.I.K., M.H. dan unsur Forkopimda Agara, Ketua dan anggota Kelompok Tani Hutan Konservasi serta tokoh masyarakat Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara serta tamu undangan lainnya.
Acara ini dimulai dengan penanaman pohon di sekitar lokasi. Tak lama ucapan selamat datang disampaikan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang diwakili oleh Wakil Bupati Aceh Tenggara, Bukhari Puspa dan Sekda Kabupaten Aceh Tenggara Mhd. Ridwan, S.E., M.Si. yang menyampaikan komitmen pemerintah daerah terkait kemitraan konservasi di Taman Nasional Gunung Loser (TNGL) .
Selanjutnya Anggota DPR RI Komisi IV - H.M. Salim Fakhry, S.E., M.M. memberikan kata sambutan dan arahan terkait dengan pengelolaan TNGL dari sisi anggaran adalah tanggung jawab seluruh pihak termasuk juga masyarakat.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia Dr. Ir. Bambang Henroyono, M.M. mengatakan, upaya pemulihan ekonomi nasional, Kementerian LHK telah merealisasikan rencana dan kebijakan pemerintah pada sektor riil.
"Dalam pelaksanaan pemulihan ekonomi, yang menjadi sasaran Kementerian LHK adalah kesejahteraan pada masyarakat dan kelestarian lingkungan. Prinsip-prinsip yang dipegang Kementerian LHK untuk mencapai sasaran di atas adalah prinsip kepastian kawasan, juga kepastian hukum dan kepastian berusaha," ungkapnya.
Bambang menyebutkan, terdapat empat pola pengelolaan kawasan hutan yang dapat mendukung terciptanya aktivitas perekonomian.
Kawasan hutan dapat dikelola dengan cara pemanfaatan seperti jasa lingkungan wisata alam, IUPHHK dan IUPHHBK. Kemudian dengan cara perubahan peruntukan seperti TORA, tukar menukar kawasan hutan untuk infrastruktur nasional.
Kawasan hutan juga dapat dikelola bersama masyarakat seperti program perhutanan sosial, dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan, atau dengan tujuan khusus seperti penelitian. Terakhir adalah penggunaan izin pinjam pakai untuk jalan, migas, geothermal dan sebagainya.
Acara Bimbingan Teknis ini sempat dilakukan dialog antara Sekretaris Jenderal Kementrian LHK dengan unsur Forkopimda sekira lebih kurang 30 menit, demi memajukan usaha ekonomi produktif untuk masyarakat sekitar kawasan TNGL.
Dikabarkan di awal kunjungan kerja Sekretaris Jenderal Kementrian LHK beserta rombongan telah menyempatkan diri makan malam bersama Muspida Aceh Tenggara di kediaman anggota DPRI RI, Salim Fakhri, yang berlokasi di Desa Kuta Pengkih Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.*
(Dalisi)