DPPKB Gelar Rekonsiliasi Stunting di Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara

Selasa, 10 Mei 2022, 5/10/2022 WIB
Oleh Redaksi

SNIPERS.NEWS | Agara - Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPKB) menggelar kegiatan rekonsiliasi stunting tingkat kabupaten/Kota. Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi oleh seluruh OPD dalam hal penurunan angka stunting di Aceh Tenggara (Agara). 

Apalagi, berdasarkan data yang ada, Aceh Tenggara merupakan salah satu kabupaten dengan angka masih tergolong tinggi stuntingnya di Aceh.

Kegiatan yang di buka oleh Wakil Bupati (Wabup) Aceh Tenggara H. Bukhari Buspa ini di gelar di Auditorium Kantor Bappeda Aceh Tenggara, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPKB) Agara Budi Afrizal, S.K.M., seluruh OPD dan kader BKKBN Kabupaten Aceh Tenggara, Senin (09/05/2022).

Hadir pula dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Tenggara Mhd. Ridwan, S.E., M.Si., Kadis Bappeda Yusrizal, Sekertaris BKKBN Provinsi Aceh Husni Tamrin, Humas dan Satgas Stunting  BKKBN Provinsi Aceh, beserta beberapa Kepala Dinas OPD Kabupaten Aceh Tenggara. 

Dalam sambutannya, Wakil Bupati H. Bukhari menuturkan, dengan masih tingginya angka stunting di Aceh Tenggara, tentunya menjadi perhatian semua pihak. Tidak hanya di satu OPD, tetapi juga di seluruh OPD yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. 

Hal ini merujuk dengan adanya aturan secara nasional terkait dengan penurunan angka stunting berdasarkan Perpres No. 72 Tahun 2021, diperlukan peran seluruh pihak secara konvergensi agar target tersebut dapat dipenuhi.

Bila dilihat dari data riset, Kabupaten Aceh Tenggara, data tingkat prevelensi stunting, di Tahun 2021 berada diangka 34,1 persen dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

"Masalah stunting merupakan masalah krusial bagi pertumbuhan dan perkembangan daerah. Oleh sebab itu, perlu penanganan serius dalam mengatasi permasalahan stunting. Karena penurunan stunting bisa dicapai menjadi 14 % persen, dengan sinergisitas semua pihak," ujar Bukhari.


Adapun permasalahan yang banyak ditemukan dalam hal penurunan angka stunting ini, yakni karena masih kurangnya pendataan jumlah keluarga stunting, serta banyak tidak aktifnya posyandu di Aceh Tenggara dan dianggap mati suri.

Ia juga menginginkan dalam penanganan stunting, selain melibatkan seluruh OPD, juga bisa menggandeng Lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Karena, BAZ juga memiliki program dalam membantu masyarakat tidak mampu, dan bahkan termasuk didalamnya keluarga stunting.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Aceh Tenggara Budi Afrizal, S.K.M.,  juga menuturkan, bahwa perlunya pemahaman bersama terkait dengan penanganan masalah stunting. Ia berharap, ke depan bisa dilakukan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat sesuai dengan data by name by address.

Ini juga merujuk dari adanya Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka Stunting (RAN PASTI), dengan target yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah 14% prevalensi stunting. Untuk melakukan percepatan tersebut, dengan dibentuknya Tim Pembinaan Pengawasan Sertifikasi (TPPS) ini, bisa membantu baik di tingkat kabupaten maupun pedesaan.

"Saat ini, untuk Aceh Tenggara kami telah membentuk dan telah mendata di 16 Kecamatan sebanyak 385 Desa, dan sudah terbentuk Tim di tingkat Kecamatan dan sudah mengantongi SK Bupati, tinggal kita koordinasikan kepada Tim yang ada di Desanya masing masing," ungkap Budi Afrizal.

"Kita berharap, dengan terbentuknya Tim Pembinaan Pengawasan Sertifikasi (TPPS) ini yang terdiri dari 3 orang, yakni Bidan, Kader PKK dan juga Kader BKKBN, bisa menjadi perpanjangan dalam melakukan percepatan penurunan stunting. Sehingga, apa yang ingin dicapai di tahun 2024 angka penurunan stunting di angka 14 persen Insya Allah bisa tercapai," ungkapnya lagi.

Sementara itu, Sekertaris PKKBN Provinsi Aceh Husni Tamrin menambahkan, ia mengharapkan agar setiap OPD bisa turut mengawal berbagai kegiatan terkait dengan stunting baik di kecamatan hingga pedesaan.

"Jadi tolong dikawal, agar kegiatan stunting bisa berjalan dan jangan sampai anggaran untuk stunting ini sampai kosong," pungkasnya.*

(Dalisi)

TerPopuler

> Whatsapp-Button