Youtube 
Rapat ini diadakan dalam rangka menindaklanjuti penanganan konflik sosial yang terjadi di Pulau Haruku, Maluku Tengah oleh Kedeputian II Kantor Staf Presiden yang bertugas membantu pengendalian, percepatan, monitor dan evaluasi penyelesaian masalah program prioritas nasional dan isu- isu strategis.
Pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah petinggi baik dari petinggi pemerintah daerah, petinggi TNI maupun Polri juga dihadiri oleh tokoh- tokoh masyarakat dan tokoh agama tersebut banyak mengkomunikasikan berbagai kemauan, dan kesepakatan seluruh pihak untuk melakukan pengamanan yang lebih berjangka panjang.
"Masyarakat Kariu maupun Pelauw mengharapkan solusi yang permanen. Oleh sebab itu kami memang pertimbangkan untuk bagaimana memberikan dukungan, tidak hanya bagi masyarakat Kariu yang mengungsi, tetapi juga bagaimana dampaknya untuk masyarakat Pelauw, kedua hal ini yang menjadi perhatian kami," terang Deputi II di Kantor Staf Presiden, Abetnego Tarigan.
Sejalan dengan pernyataan Tarigan, Pangdam menilai penyelesaian konflik sosial di Pulau Haruku ini harus melibatkan banyak pihak untuk bergandengan tangan yang nantinya dapat mencapai satu kesepakatan.
"Kodam XVI/ Pattimura siap mendukung segala upaya maupun alternatif- alternatif yang harus ditempuh bersama demi mencapai sebuah solusi yang holistik. Kami mendukung upaya- upaya dialog yang dilakukan baik pemerintah maupun tokoh- tokoh secara intensif, sehingga permasalahan ini segera selesai tanpa ada konsekuensi yang harus dihadapi," ujar Pangdam.
"Fokusnya sekarang adalah bagaimana hak- hak pengungsi terdampak konflik terjamin, maka bersama dengan pemerintah akan dilakukan perbaikan kondisi tempat pengungsi. Selanjutnya hal itu akan dikoordinasikan dengan pihak- pihak terkait," tambahnya.
Pertemuan yang dilakukan tertutup ini dihadiri oleh sejumlah pejabat, diantaranya Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, Kabinda Maluku Brigjen TNI Jimmy Aritonang, Danrem 151/ Binaiya Brigjen TNI Maulana Ridwan, pejabat Forkopimda Provinsi Maluku, Dandim 1504/ Ambon, Wakil Bupati Maluku Tengah, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau- Pulau Lease, serta para tokoh agama dan masyarakat.*
(ATOM)
Sumber : Pendam16.