Youtube 
SNIPERS.NEWS | Binjai - Kelompok Mahasiswa Cipayung Plus Kota Binjai melakukan Konferensi Pers terkait penyelesaian kasus pembunuhan terhadap Brigadir J.
Cipayung Plus Kota Binjai yang dihadiri perwakilan yang tergabung dalam organisasi tersebut yaitu Windi Tanjung (GMNI), Nofrizal AN, (HMI), Ahmad (HIMMAH) mengapresiasi ketegasan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam penanganan kasus tewasnya Brigadir Novriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. Mereka berharap, kasus tersebut tuntas dengan rasa keadilan.
"Hebat Kapolri sangat serius dan tegas menangani kasus ini, sesuai perintah Presiden dan profesionalitas Polri," kata Windi Tanjung, selaku Ketua GMNI Kota Binjai, Minggu (7/8/2022).
Sementara Nofrizal, selaku Ketua HMI Kota Binjai juga kemudian mendukung Kapolri untuk menuntaskan kasus tewasnya Brigadir J, namun dengan mengedepankan langkah-langkah yang terukur. Dia juga berharap keadilan dalam kasus tersebut.
"Kami dukung dan berikan kepercayaan penuh kepada Kapolri untuk menuntaskan kasus ini, dengan langkah yang adil dan terukur," jelas Ketua HMI Binjai itu.
Dalam Konferensi Pers tersebut, Ahmad yang juga selaku Sekjend HIMMAH Kota Binjai juga menghimbau kepada semua pihak untuk tidak memberi spekulasi opini yang dapat memperkeruh kasus Brigadir J.
"Hindari spekulasi dan opini yang dapat memperkeruh penuntasan kasus ini," ujarnya.
Perwakilan organisasi yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus Kota Binjai tersebut juga menjelaskan, tewasnya Brigadir J bukanlah peristiwa biasa, karena peristiwa tersebut terjadi di rumah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Irjen Pol. Ferdy Sambo.
Hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam proses penyidikan. Sejak awal, potensi ini harus diantisipasi. Jika konflik kepentingan tak diminimalisir dengan baik, maka dapat terjadi "misleading" dalam kelanjutan pemeriksaan kasus. Dalam jangka panjang berdampak pada menguatnya kecurigaan dan ketidakpercayaan publik terhadap institusi Polri.
Mereka juga berharap, Kapolri menunjukkan konsistensi kerja dengan penegakan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang. Komitmen seperti inilah yang dibutuhkan untuk membangun stabilitas keamanan nasional di masa yang akan datang.
"Kita perlu membangun optimisme, bahwa tongkat estafet reformasi Polri dipegang oleh para aktor yang tepat dan mampu menerjemahkan kehendak publik pada bidang keamanan," tutupnya.*
( Raiyan )