Youtube 
SNIPERS.NEWS | Jambi - Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) H. Hairan, S.H., mengikuti rapat monitoring dan evaluasi optimalisasi pendapatan daerah melalui participating interest blok minyak dan gas bumi di Provinsi Jambi, yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Daerah, Kementerian ESDM, SkK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) serta perwakilan BUMD Migas, di Aula Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (14/9/2022).
Turut mendampingi Sekretaris Daerah Tanjab Barat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Inspektur Tanjab Barat, Kabag Ekonomi dan Kabag SDA Setda Tanjab Barat.
Rapat monitoring dan evaluasi dibuka langsung Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H.
Dalam sambutannya, Gubernur Jambi menyampaikan beberapa hal, yakni perlunya kepastian hukum terkait ilegal mining di Jambi dan terkait pengelolaan limbah dari sisa ampas sumur tambang ilegal yang dapat mencemari lingkungan.
"Ada 7.000 sumur potensi minyak di Jambi baik sumur tua maupun muda, limbah sisa ampasnya kalau dibuang ke sungai, itu racun berbahaya. Mohon KPK bantu kawal," ujar Al Haris.
Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong dan memantau pengelolaan Participating Interest (PI) 10% oleh BUMD, demi terciptanya optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD). Hal ini disampaikan oleh Plt. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I, Edi Suryanto
"Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan PAD dan memastikan semua pihak patuh pada timeline sesuai ketentuan, selanjutnya bagaimana persiapan Pemda maupun BUMD dalam penerimaan setelah proses penawaran PI 10% dari perusahaan KKKS. Konsen kami, jangan ada korupsi dan kerugian daerah," tegasnya.*
(DN)