Youtube 
Ket. Foto Ketua Bela Negara Aceh Tenggara (Agara) Alexander Pris, S.Pd.I.
SNIPERS.NEWS | Kutacane - Ribuan perangkat dan Pengulu Kute (Kepala Desa) yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI), melakukan aksi unjukrasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara (Agara), Selasa (21/2/2023).
Kali ini, kedatangan ribuan perangkat desa ini untuk menggelar aksi damai dengan menolak kebijakan Pemkab Agara, menurunkan dana penghasilan tetap (siltap) dan tunjangan yang telah disahkan pada anggaran 2023 itu dikawal ketat oleh aparat penegak hukum dari Kepolisian Resor Aceh Tenggara.
Ketua APDESI Aceh Tenggara Nawi Sekedang, didampingi Ketua APDESI Kecamatan Lawe Alas Suharto dan sejumlah pengulu lainnya mengatakan, bahwa aksi itu digelar untuk menuntut hak dan kewajiban mereka yang belum dibayarkan, salah satunya adalah penghasilan tetap (Siltap) Desember 2022 yang belum juga diberikan.
Terkait hal itu, Ketua Bela Negara Agara Alexander Pris, S.Pd.I. mendesak Pemkab Aceh Tenggara segera melunasi Siltap atau Tulah aparatur pada bulan Desember 2022. Alex juga mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melaksanakan amanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019.
"Saya mendesak Pemkab Agara segera menerbitkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Kute Tahun 2023," kata Alex, saat ditemui dikediamannya.
Alex juga menerangkan, bahwa rincian Siltap pada tahun 2022, Kepala Desa menerima gaji Rp. 1,9 juta per bulan dan kini berkurang menjadi Rp. 1,3 juta per bulan. Demikian juga gaji Sekdes, yang sebelumnya Rp. 950 per bulan kini turun menjadi Rp. 750 ribu.
"Ini sangat menyayat hati aparatur desa sebagai penyambung amanah di desa nya.
Gaji Kepala Dusun dari sebelumnya Rp. 600 ribu, turun menjadi Rp. 400 ribu, begitu juga dengan gaji aparatur desa lainnya. Intinya, saya sebagai Ketua Bela Negara Agara, dengan tegas menolak keras penurunan gaji aparatur desa tahun 2023," ucapnya dengan lantang.
Sementara itu, Kepala Desa Pasar Puntung, Kecamatan Semadam yang juga koordinator lapangan Ayub Ibrahim menegaskan, jika gaji atau siltap tersebut tetap diturunkan maka mereka ramai-ramai akan menyerahkan stempel Kepala Desa kepada pimpinan dan pejabat pemerintah daerah.
Ditambahkan Alex lagi, andai tuntutan aparatur desa ini tidak diindahkan, dirinya memprediksi dengan naluri pengamatannya, maka Pemkab Agara harus bersiap menuju lembah neraka hukum yang ada.
"Ada apa dengan semua ini?. Apakah ada unsur kesengajaan dari individu dan golongan tertentu, ataupun ada lempar batu sembunyi tangan?. Data sudah saya kantongi, tinggal saja kita menunggu hari jawaban dari Pemerintah Agara dan juga pendapat anggota DPRK Agara. Saya siap mendampingi Kepala Desa se-Aceh Tenggara untuk melanjutkan ini sampai ke puncaknya," tegas Alex, yang saat ini dijuluki Macan Agara.
Perlu diketahui, Alex pada tahun 2010 silam juga pernah memimpin aksi sampai ke Jakarta, dengan diikuti ribuan para pesert aksi.*
(Alek)