Kapoksahli Pangdam Pattimura Hadiri Rakor Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara

SNIPERS.NEWS | Ambon - Kapoksahli Pangdam XVI/Pattimura Brigjen TNI Syaeful Mukti Ginanjar mewakili Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Ruruh A Setyawibawa menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara, yang diselenggarakan oleh Badan Perbatasan RI di Hotel Natsepa, Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Rabu (29/3/2023). 

Kegiatan yang bertajuk "Membangun sistem pengawasan maritim dan sistem keamanan laut nasional yang terintegrasi", tersebut secara resmi dibuka oleh Deputi Bidang Pengelola Batas Wilayah Negara BNPP RI Drs. Robert Simbolon, M.PA. 

Dirinya menuturkan, maksud dan tujuan diselenggarakannya Rakor adalah untuk mewujudkan efektifitas serta efesien penyelenggaraan keamanan 

batas negara Indonesia baik di wilayah laut maupun udara. "Secara konstitusional Indonesia sudah sangat kuat dan canggih," ujarnya. 

Kegiatan ini turut dihadiri beberapa narasumber yang memaparkan dibidangnya masing, diantaranya Deputi IV Kemenkopulhukam yang memaparkan tentang Kebijakan sistem pengawasan maritim dan sistem keamanan laut nasional yang terintegrasi.

Sementara, Dir Sumdahan Kemenhan memaparkan tentang kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan buatan untuk mendukung Hanneg. Lalu Danlantamal IX/Ambon memaparkan tentang gelar kekuatan TNI AL, Srenum TNI memparkan tentang kegiatan dan program TNI dalam mendorong sistem keamanan laut nasional yang terintegrasi.

Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Provinsi Maluku memaparkan tentang kebijakan sistem pengawasan maritim dan sistem keamanan laut nasional yang terintegrasi. Bupati Kepulauan Aru memaparkan tentang kebijakan sistem pengawasan maritim dan sistem keamanan laut di pulau pulau-kecil terluar Kabupaten Kepulauan Aru dan Bupati Tanimbar yang memaparkan kebijakan sistem pengawasan maritim dan sistem keamanan laut di pulau-pulau kecil Tanimbar. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pamen Ahli Bid. OMSP Pangdam XVI/Ptm, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku, Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, 

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku.*