Youtube 
SNIPERS.NEWS | Tanjab Barat - Sengketa tapal batas antara Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) dan Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur) makin hari kian memanas, aksi penolakan dengan gelaran demonstrasi massa dari berbagai aliansi pun mulai mewarnai Kota-kota di Wilayah Tanjab Barat.
Seperti yang disuarakan oleh berbagai LSM yang ada di Kabupaten Tanjab Barat hari ini, Senin (15/05/23) di depan Gedung DPRD Tanjab Barat, mereka tidak terima jika Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengesahkan sebagian wilayah Tanjab Barat masuk menjadi bagian wilayah Tanjab Timur.
Dalam orasinya, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Pendamping Kebijakan (LSM JPK) Jambi, Abdullah mengatakan, bahwa masyarakat Tanjab Barat akan terus menolak jika sebagian wilayah Tanjab Barat harus bergeser menjadi bagian dari Tanjab Timur.
"Aksi ini merupakan bentuk penolakan masyarakat terkait tapal batas antara Wilayah Kabupaten Tanjab Barat dan Tanjab Timur. Alhamdulillah aspirasi kami hari ini sudah diterima oleh unsur pimpinan di DPRD Tanjab Barat," kata Abdullah dihadapan awak media.
Dalam aksi demo tersebut juga dibarengi dengan aksi pengumpulan tanda tangan sebagai penolakan terhadap apa yang menjadi isu, bahwa Mendagri akan mengesahkan sebagian wilayah Tanjab Barat untuk masuk menjadi bagian dari Tanjab Timur.
"Tadi sudah kita dengan bersama, bahwa Ketua DPRD Tanjab Barat berjanji besok seluruh anggota dewan akan tanda tangan penolakan pergeseran tapal batas itu. Jadi, ketika semua unsur sudah bertanda tangan, kami akan serahkan langsung ke Kemendagri, bahwa inilah bentuk penolakan masyarakat Tanjung Jabung Barat yang tidak terima wilayahnya ini bergeser ke Tanjung Jabung Timur," tegasnya.
Bahkan Ketua DPRD Tanjab Barat juga sempat berorasi dihadapan para pengunjuk rasa dan awak media, bahwa pihaknya juga tidak akan membiarkan jika sebagian wilayahnya beralih ke Kabupaten Tanjab Timur.
"Setapak pun wilayah Tanjung Jabung Barat tidak akan kami berikan ke Tanjung Jabung Timur. Jadi kami minta kepada Mendagri untuk memutuskan ini secara adil, karena sudah jelas masyarakat menolak. Jika Mendagri memaksakan barang ini, ditakutkan bisa terjadi konflik di bawah," ucap Ketua DPRD Tanjab Barat.
"Makanya kita minta kepada Mendagri, dengan aksi tanda tangan ini, kita akan sampaikan langsung ke mereka, bahwa kami masyarakat Tanjab Barat menolak tapal batas itu," pungkasnya.
Berdasarkan histori maupun sejarah, jelas Abdullah, Kabupaten Tanjab Barat Lebih dahulu berdiri ketimbang Kabupaten Tanjab Timur, jadi suatu hal di luar nalar logika jika tapal batas yang akan disahkan bisa menguntungkan Tanjab Timur.
"Semuanya pasti menolak. Tak menutup kemungkinan semua kawan-kawan aktivis dan masyarakat pasti ada pergerakan menolak wilayah kita dicaplok oleh kabupaten lain. Karena apa, wilayah Kabupaten Tanjab Barat tertua, dan Kabupaten Tanjab Timur termuda, tidak mungkin wilayah tertua itu menyerahkan ke yang mudah. Intinya, dalam waktu dekat ini kami beberapa perwakilan masyarakat akan mendatangi Mendagri menyampaikan tanda tangan ini langsung ke Menteri Dalam Negeri," jelasnya.
"Inilah penolakan masyarakat Tanjung Jabung Barat, dan di sini kami tidak bercerita siapa yang harus disalahkan. Kita semua satu tujuan, bahwa kita sama-sama menolak wilayah kita untuk dibagi-bagi," tutupnya.*
(DN)