Kontrak Kerja PT. WK Senilai 2,7 T Diputus Pemprovsu, Begini Tanggapan Ketum API

Monday, May 15, 2023, 22:42 WIB
Oleh Redaksi

SNIPERS.NEWS | Medan - Setelah Polemik Lampu Pocong yang menjadi sorotan, kini Ketua Umum DPP Aliansi Peduli Indonesia (API) Alexander Ginting kembali menyoroti dan menyayangkan adanya kasus-kasus aneh dan menggelitik di Sumatera Utara (Sumut), seperti proyek 2,7 T di Pemerintah Provinsi Sumut serta kasus Lampu Pocong di Kota Medan senilai 25 M.

Melihat gonjang ganjing serta isu diputusnya kontrak kerja PT. Waskita Karya senilai 2,7 T oleh Gubernur Sumatera Utara, Ketum API mengatakan ada baiknya Kepala Dinas PUPR Sumut Bambang Pardede serta Kabid SDA di non aktifkan supaya diperiksa terkait proyek tersebut. 

"Mereka harus bertanggung jawab, kenapa sampai proyek tersebut bisa di putus kontraknya. Aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan Tinggi (Kejati), KPK maupun Polda Sumut harus segera memeriksa kasus ini secara transparan, supaya tau berapa kerugian negara yang di rugikan dimana uang tersebut adalah uang dari hasil pajak rakyat," ujar Alex, sapaan Alexander Ginting kepada media ini, Senin (15/05/23).

"Jangan hanya rakyat bayar pajak tapi uangnya di hambur hamburkan dengan proyek yang tidak jelas. Gubernur harus berani ambil tindakan tegas, untuk mencopot Kadis PUPR dan Kabid SDA Sumut, agar mempermudah pemeriksaan," sambungnya.

Dikatakan Alex, bila perlu Kontraktor Waskita Karya juga harus di periksa. Dan jika ditemukan kerugian negara, mereka (kontraktor) harus mengembalikannya.

"Jangan setelah viral baru bertindak dan mencari kambing hitam, apalagi Ketua DPRD Sumut juga sudah menyoroti kasus ini. Kami Aliansi Peduli Indonesia Indonesia (API) akan terus mengawal dan menyoroti kasus ini, juga kasus lainnya," tegasnya.

Melihat hal ini, Aliansi Peduli Indonesia akan segera menyurati Kajatisu agar segera di bentuk team independen untuk memeriksa kasus ini, dan hasilnya harus disampaikan secara transparan ke masyarakat. "Jangan sampai kasus ini berhenti di tempat dan hanya digunakan sebagai pencitraan saja menjelang Pemilu ini," tuturnya.*

(R - 1)

TerPopuler