Youtube 
SNIPERS.NEWS | Agara - Diduga korupsi Dana Desa (DD) tahun 2018 - 2022 Desa Purwodadi Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara, Kepala Desa Purwodadi Ari Kusato dipanggil Polres Aceh Tenggara (Agara).
Hal ini disampaikan Humas Asosiasi Pewarta Putih Indonesia Aceh (APPI-A) Sabarudin, kepada Wartawan Snipers.news melalui via WhatsApp, Jum'at (25/08/2023).
Yang mana, saat dikonfirmasi Sabarudin Humas A-PPI Aceh via WhatsApp pada 21 Agustus lalu, pihak Polres Aceh Tenggara melalui Reskrim Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sedang melakukan fulldata terkait dengan adanya dugaan tersebut.
Dengan hal ini Humas Asosiasi- Pewarta Putih Indonesia Aceh (APPI-A) berharap fulldata yang dilakukan oleh pihak berwajib dapat dibuktikan secara otentik, sehingga tidak merugikan pihak yang bersangkutan.
Dalam hal ini pula, Humas APPI Aceh juga minta APIP (Inspektorat) Kabupaten Aceh Tenggara segera lakukan Audit secara transparan, agar kecurigaan masyarakat tidak selalu menjadi polemik bola panas.
Sempat juga ada ancaman dari sekelompok pemuda yang akan melakukan demonstrasi terhadap Kades Purwodadi tersebut, namun sempat dimediasi. Oleh karena itu, diharapkan agar tidak terjadi kericuhan terkait dugaan korupsi tersebut, Aparat yang berkewajiban segera melakukan penyelidikan/audit terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Purwodadi dalam beberapa tahun kebelakang (periode pertama dan kedua).
Sabarudin Humas APPI Aceh juga menyampaikan, pihaknya sudah mengantongi beberapa bukti dan dokumen APBDes Desa Purwodadi serta juga melakukan investigasi secara langsung ke desa tersebut.
"Kami tim APPI pernah melakukan investigasi dan mengantongi sejumlah bukti, namun bukti ini sengaja tidak kita publish agar tidak menjadi kisruh di tengah masyarakat, khususnya masyarakat Desa Purwodadi kecamatan Badar," ujar Sabarudin.
"Dan juga kita akan menunggu hasil audit dari Inspektorat Aceh Tenggara untuk menyandingkan data yang kita punya dan hasil audit," ujar Sabarudin kembali.
"Publik juga berharap transparan dalam penyelesaian dugaan korupsi ini tidak menimbulkan korupsi lagi pada saat menunaikan kewajiban, agar kesehatan sejarah reformasi 98 tidak dicederai oleh yang berwenang," katanya mengakhiri.*
(Dalisi)
Sumber : Humas APPI-A