LIVE TV 
SNIPERS.NEWS | Agara - Kabupaten Aceh Tenggara harus bersiap menyongsong penyelenggaran pesta demokrasi akbar Indonesia pada tahun 2024 mendatang.
Dimana, pesta demokrasi pemilihan umum (pemilu) untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, Anggota DPR-RI/DPD-RI, Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan serentak di seluruh Wilayah Indonesia pada 14 Februari 2024.
Selanjutnya, pada 27 November 2024 kembali dilaksanakan pemilu serentak dengan dilangsungkan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota secara nasional.
"Ini peristiwa besar yang perlu dipersiapkan serta dukungan dari semua pihak, terutama kita semua yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara," kata Sekretaris Kesbangpol Aceh Tenggara, Dona Alkadafi, S.S.T.P., M.M.
Hal itu disampaikan Dona Alkadafi saat membuka sosialisasi Kemitraan bersama Organisasi Kemasyarakatan Sipil/Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi dalam menyukseskan Pemilu Serentak 2024, yang dilaksanakan diruang Meeting Room Sekdakab Kantor Bupati Aceh Tenggara, Kamis (10/08/2023) sekira pukul 14.30 Wib.
Acara tersebut menghadirkan 4 orang narasumber, antaranya Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Ade Yusuf, S.H., M.H., Perwakilan Kejari Kutacane Kasi Intel Jainul Aripin, S.H., Perwakilan Kapolres Agara Kabag Ops Kompol Binsar H Sihotang, S.H., dan Perwakilan Dandim 0108/Agara Danramil 02 Bambel Kapten Inf Jujur Lubis.
Sementara, acara ini dimulai dengan pembacaan do'a bersama dan dilanjutkan dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dibuka oleh Sekretaris Kesbangpol Dona Alkadafi, dengan menyampaikan beberapa kata sambutan sebagai mengawali acara tersebut.
Dalam sambutannya, Dona menyampaikan permohonan maaf dari Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol) Syahroel Desky, S.E., M.SI., yang tidak dapat hadir karena ada rapat.
"Yang harus beliau hadiri yaitu rapat tentang perencanaan memperingati 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana rapat tersebut dilaksanakan pada waktu yang sama," kata Dona Alkadafi mengawali sambutannya.
"Terima kasih kepada bapak ibu sekalian. Adapun tujuan dari pada kegiatan kita ini yaitu salah satunya, untuk mempersiapkan diri dalam menyongsong Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 yang akan datang, yang mana kegiatan ini perlu kita ketahui bahwasanya pemilu ini merupakan pertama sekali dilaksanakan di Indonesia dan pertama sekali dilaksanakan di dunia, karena belum pernah ada dilaksanakan di Negara lain," katanya.
Kegiatan Pemilu dan Pilkada tersebut, ujar Dona Alkadafi, yang serentak dilaksanakan dalam satu tahun. "Bisa kita bayangkan, berapa anggaran yang diserap dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tersebut, jadi perlu kami sampaikan kepada bapak, ibu, rekan-rekan dan adik-adik Mahasiswa, sebagai mitra baik di dalam pemerintahan maupun di dalam masyarakat, kita harus menjaga ketentraman dan ketertiban Pemilu yang akan datang, khususnya di Kabupaten Aceh tenggara," ujarnya lagi.
Pada Pemilu yang akan datang tersebut, terangnya, dilaksanakan pada 14 Februari 2024, tepatnya hari Rabu dan pada hari tersebut ada 5 kotak suara yang akan dicoblos, yang pertama Presiden dan Wakil Presiden, yang kedua DPR RI, yang ketiga DPD, yang keempat DPRD Provinsi, dan yang kelima DPRD Kabupaten/Kota.
"Kalau di Aceh ada kekhususan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Kalau di Provinsi kita diberikan nama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), kalau di tingkat Kabupaten dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). Lalu setelah itu dilanjukan lagi dengan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada 27 November 2024, tepatnya di hari Rabu, dilaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati, Walikota / Wakil Walikota, lebih kurang jumlahnya 541 kepala daerah yang akan kita pilih diseluruh Indonesia," kata Sekretaris Kesbangpol Dona Alkadafi.
Sementara itu, Kabag Ops Polres Agara Kompol Binsar H. Sihotang, S.H., sebagai narasuber yang pertama menyampaikan tentang Pemilu dan Pilkada. Secara garis besar, papar Kabag Ops, definisinya yang bisa ditangkap bahwa Pemilu dan pemilihan ini adalah perebutan atau mempertahankan kekuasaan secara legal atau secara aturan.
"Kalau dibilang secara hukum acaranya ini melalui Pemilu dan Pilkada, tapi kalau tidak legal namanya kudeta yaitu perebutan kekuasaan, ini yang harus kita pahami bersama sehingga kalau nanti kita ribut-ribut apa yang kita ributkan, karena pesta demokrasi ini dilegalkan oleh Negara dan ada aturan undang-undangnya," terang Kompol Binsar.
Kemudian, ungkapnya, perlu diketahui bersama, bahwa regulasi atau undang-undang yang digunakan tentang Pemilu serentak itu masih undang-undang nomor 7/2017 untuk Pilkada, kemudian di tahun 2004 ini adalah menjadi tahun politik terbesar sepanjang sejarah demokrasi Indonesia.
"Ini yang perlu kita ingat bersama, bagaimana kita mengawal bersama rakyat. Seluruh rakyat Indonesia termasuk yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara," Kompol Binsar menyampaikan.
Kemudian narasumber yang kedua dari Kasi Intel Kejari Kutacane Jainul Aripin, S.H., juga menyampaikan perkara yang terkait dengan tindak Pidana Pemilu untuk di lapangan.
"Kami juga mengikuti tahapan-tahapan Pemilu sebagai laporan kepada pimpinan kami, jadi apa saja tahapan-tahapan yang sudah berlangsung dan apa ada kaitannya dengan ancaman, gangguan hambatan dan tantangan. Maka, dalam kesempatan pertama kami segera melaporkan kepada pimpinan," jelasnya.
Pihaknya tergabung dalam Sentra Gakkumdu atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Ini merupakan amanat dari UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Pada Pasal 886 ayat 1 menyatakan, bahwa untuk menyamakan pemahaman pada penanganan perkara tindak pidana pemilu ada pada Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.
"Kami menerima apabila ada laporan dari masyarakat masuk kepada kami, tetapi tetap kami arahkan ke Panwaslih dan sama sama kami kawal dari awal ketika ada laporan tersebut," kata Jainul Aripin mengakhiri.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Anggota DPC AMPD Agara, tokoh masyarakat, para Aktivis, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Akademisi/Perguruan Tinggi dan pimpinan Ormas/LSM, tokoh adat/masyarakat/pemuda, tokoh agama, forum-forum dan perguruan tinggi serta insan Pers seputaran Aceh Tenggara.*
(Dalisi)
