Youtube 
SNIPERS.NEWS | Siak - Pesta demokrasi Pemilihan Penghulu Kampung serentak yang baru usai digelar 11 Nopember 2021, diantaranya Pilpung Kampung Teluk Lanus, yang banyak menuai buah bibir di tengah masyarakat awam.
Hal tersebut dikarenakan lemahnya pengawasan penyelenggara Pilpung serta di sinyalir adanya oknum PNS yang terang - terangan melibatkan diri membantu mobilisasi suara pada Pilpung Kampung Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Sabtu (20/11/2021).
Dari hasil invertigasi beberapa Media (Snipers.news, Metroterkini, Bermadah dan Media Cakra) yang didapatkan dari beberapa sumber masyarakat, baik saksi maupun bukti yang didapatkan, bahwa ditemukan kejanggalan dan diduga adanya upaya menggiring masyarakat, agar memenangkan pada salah satu calon penghulu terpilih yang dilakukan secara masif dan terstruktur, sehingga mencederai tatanan demokrasi yang bersih, jujur dan adil.
Terjerumusnya oknum PNS (S) tenaga pendidik, yang di duga melibatkan diri sebagai Timses pemenangan calon No.4, menjadikan preseden buruk ketidaknetralan dunia pendidikan.
Hal ini di ketahui dari warga Bunga Raya yang tidak mau menyebutkan namanya, pada saat mulai keberangkatan dengan mobil/motor, transit naik kapal kayu sampai dengan selesai pencoblosan di Kampung Teluk Lanus.
Apa lagi semua tranportasi difasilitasi serta di awasi oleh oknum PNS (S). Sehingga apa bila benar keterlibatannya dalam politik praktis Pilpung, tidak cukup dengan sangsi administratif bahkan sangsi yang lebih berat lagi sampai dengan pemecatan.
Bagaimana tidak, salah seorang calon penghulu terpilih di Kampung Teluk Lanus tersebut berinisial ( IR ) dengan nomor urut 4, diketahui dan diduga telah melanggar surat kesepakatan bersama para calon Penghulu (Kampanye Damai), larangan politik uang ataupun politik yang dapat merugikan salah satu calon, serta deklarasi ini ketahui dan ditandatangani oleh penyelenggara Pilpung, Bapekam, Bhabinkamtibmas dan Babinsa.
Adanya indikasi politik uang yang dilakukan langsung oleh calon terpilih nomor urut 4 beserta istri juga ditemukan.
Temuan pemberian uang sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), ini juga sudah dilaporkan ke panitia oleh tim calon 01, namun panitia tidak menanggapi laporan sampai dengan masa sanggah habis tanggal 13 November 2021.
Sehingga, pada tanggal 14 November 2021 pelapor (Ahmad Fauzi/Edi Sudarmono) menarik kembali laporannya ke panitia. Sayangnya, penarikan laporan dilakukan tidak di kantor Sekretariat, namun di rumah Ketua Bapekam (Mazlan-red) pada malam hari yang disaksikan Sekretaris Panitia (Jaelani-red), karena ketua dalam keadaan sakit.
Rastani, salah satu pelapor saat ditemui awak media mengatakan, laporannya pada tanggal 14 November 2021 ke panitia tentang temuan berupa pembagian surat tanah (SKRPPT) yang diberikan kepada warga bernama Raska, juga tidak segera di proses sampai masa sanggah habis.
Sehingga menjadikan penafsiran buruk panitia, seolah cenderung memihak ke calon terpilih.
"Sebagai warga, kami menginginkan Pilpung ini berakhir dengan damai tanpa ada rekayasa dan kebohongan, sehingga bagi calon yang menang maupun yang kalah bisa saling menerima, sehingga terjalin hubungan harmonis kembali," ucapnya.*
(Gunawan. S)